Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Provinsi Lampung tercatat sebagai peringkat ke-7 termiskin di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2025 lalu. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Lampung masih menjadi tantangan serius.

Akademisi Ekonomi dari Universitas Lampung (Unila), Usep Syaipudin, menilai kemiskinan di Lampung bersifat multi-dimensional dan tidak bisa diselesaikan dengan satu program saja.

Ia menekankan pentingnya transformasi struktural, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta sinergi antara sektor pertanian, industri, dan pariwisata.

"Salah satu akar persoalan kemiskinan di Lampung adalah ketimpangan distribusi pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, " ujarnya, saat dikonfirmasi, Senin (4/8/2025).

Pembangunan yang cenderung terpusat di perkotaan menyebabkan masyarakat di desa tertinggal secara akses dan infrastruktur.

"Ketimpangan akses ekonomi ini berdampak pada rendahnya produktivitas di pedesaan. Sebagian besar penduduk miskin di Lampung bekerja di sektor informal seperti buruh tani, nelayan, atau pekerja tanpa kontrak tetap yang penghasilannya fluktuatif dan rentan terhadap guncangan ekonomi," jelas Usep.

Baca juga : Lampung Urutan 7 Provinsi Termiskin, Pengamat: Akibat Ketimpangan Lapangan Kerja dan SDM Tak Sesuai Potensi

Ia juga menyebutkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan memperkuat keterbatasan mobilitas sosial masyarakat miskin.

Untuk menanggulangi kemiskinan, Usep mendorong optimalisasi tiga sektor strategis, pertama pertanian yang oerlu transformasi dari sistem tradisional ke pertanian modern berbasis teknologi (smart farming) dan penguatan agroindustri lokal agar pendapatan petani meningkat.

Selanjutnya, industri Lampung memiliki potensi besar di industri pengolahan hasil pertanian seperti kopi, singkong, kakao dan nanas.

"Pembangunan pabrik dekat sentra produksi dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan nilai tambah, " ungkapnya.

Kemudian pariwisata, dimana wisata bahari seperti Pulau Pahawang dan Teluk Kiluan, serta kekayaan budaya dan kuliner, dapat dikembangkan secara inklusif melalui desa wisata dan pelibatan UKM lokal.

Sementara untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Lampung, Usep merekomendasikan beberapa langkah kebijakan yakni penguatan Infrastruktur dan Konektivitas.

"Prioritaskan pembangunan jalan, jembatan, serta akses internet ke daerah tertinggal, dan bangun pusat ekonomi baru di luar Bandar Lampung, " jelasnya.

Lalu transformasi Ekonomi Pedesaan, kembangkan sentra agroindustri berbasis komoditas unggulan serta dorong pembentukan koperasi tani dan UMKM agro.

Peningkatan SDM, dimana sediakan pelatihan vokasi dan inkubasi bisnis bagi masyarakat miskin, terutama perempuan dan pemuda desa, melalui kolaborasi antara pemda, BUMN/D dan perguruan tinggi.

Kemudian pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu berikan insentif bagi desa wisata dan pelaku UMKM sektor pariwisata, serta tingkatkan promosi dan aksesibilitas destinasi unggulan.

“Tanpa intervensi serius dan lintas sektor, angka kemiskinan di Lampung akan sulit ditekan secara signifikan," tandasnya. (*)