Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mendorong upaya percepatan pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung program Makan Bergizi (MBG) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan jika hingga saat ini, Provinsi Lampung telah memiliki 139 SPPG, dan ditargetkan jumlah tersebut bisa mencapai 500 hingga 700 unit ke depannya.

"Provinsi Lampung sudah memiliki 139 SPPG, terget kita sebenernya bisa sampai 500 bahkan 700 kedepannya. Pada prinsipnya kita terus melakukan upaya percepatan SPPG," kata Marindo, saat dimintai keterangan, Selasa (5/8/2025).

Marindo menyampaikan bahwa berbagai aktivitas di SPPG telah berjalan dan manfaatnya sudah dirasakan oleh sejumlah sekolah yang menjadi kewenangan provinsi, yaitu SMA, SMK, dan SLB.

"Saat ini, sudah ada 82 sekolah yang menerima manfaat dari program MBG. Dan jumlah ini kita targetkan akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya SPPG itu sendiri," katanya.

Ia mengatakan guna menindaklanjuti edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Lampung juga telah membentuk satuan tugas (Satgas) percepatan MBG.

"Satgas ini diketuai oleh Kepala Dinas PMD, dan melibatkan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Agama," jelas Marindo.

Menurutnya, satgas MBG bertugas untuk memastikan penerima manfaat dari kalangan pelajar dan siswa madrasah benar-benar menerima gizi sesuai standar, serta mendorong optimalisasi fungsi dapur bergizi.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi di desa.

"MBG bukan hanya soal gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Petani dan peternak lokal menjadi pemasok bahan baku, dan BUMDes difungsikan untuk mendistribusikan serta mengelola rantai pasoknya. Ini adalah strategi pemberdayaan ekonomi dari desa oleh desa," tambahnya.

Marindo juga menegaskan bahwa dua kabupaten, yakni Lampung Barat (Lambar) dan Pesisir Barat (Pesibar), yang hingga kini belum memiliki dapur bergizi, akan terus didorong untuk segera menyelesaikan infrastruktur pendukungnya.

"Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing, dan ditargetkan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan dapur bergizi sudah dapat beroperasi," pungkasnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui Kemendagri dan Badan Gizi Nasional (BGN), Lampung optimis seluruh program terkait MBG bisa segera terimplementasi secara merata di seluruh wilayah. (*)