• Selasa, 05 Agustus 2025

Normalisasi Sungai Jadi Usulan Prioritas Pemkot Metro ke Menko Infrastruktur

Selasa, 05 Agustus 2025 - 14.24 WIB
20

Walikota Metro, H. Bambang Iman Santoso, saat memimpin rapat koordinasi via Zoom dengan Kemenko Infrastruktur, Selasa (5/8/2025). Foto: Arby/kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Metro - Pemerintah Kota (Pemkot) Metro terus menunjukkan komitmen serius dalam menangani ancaman banjir yang kian mengkhawatirkan, khususnya di kawasan sepanjang bantaran Sungai Way Perak dan Way Batanghari.

Pasca-banjir besar yang melanda pada 16 Januari 2025 lalu, Pemkot bergerak cepat dengan mengusulkan program prioritas penanganan banjir kepada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Republik Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Walikota Metro, H. Bambang Iman Santoso, dalam rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar secara daring melalui Zoom di Kantor Pemkot Metro pada Selasa (5/7/2025), yang turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta jajaran teknis dari Bappeda Kota Metro.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Bappeda Kota Metro, Yeri Ehwan, menyampaikan bahwa fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah penanganan serius terhadap pendangkalan Sungai Way Batanghari dan anak-anak sungainya, seperti Way Perak dan Way Bunut, yang selama ini menjadi penyebab utama banjir.

"Fokus kita dalam pembahasan tadi adalah soal pendangkalan Sungai Way Batanghari dan anak sungainya yaitu Way Perak. Alhamdulillah, usulan kita mendapat respons positif. Kementerian menyatakan bahwa ini bukan pertemuan terakhir, akan ada koordinasi lanjutan,” ujar Yeri.

Banjir besar yang terjadi di awal tahun menjadi bukti nyata bahwa sistem aliran sungai di Kota Metro berada dalam kondisi darurat. Pendangkalan akibat sedimentasi berat menyebabkan air meluap dengan cepat saat hujan deras turun.

Menurut Yeri, sepanjang 1,37 kilometer aliran Sungai Way Perak telah dilakukan pengerukan sedimen pascabanjir. Namun, masih terdapat sekitar 4,6 kilometer aliran sungai yang belum tertangani dan berpotensi kembali meluap.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Balai Besar dan melakukan pengerukan, tapi itu baru sebagian kecil. Masih banyak yang harus ditangani secara menyeluruh," tegasnya.

Dalam usulan prioritasnya kepada Menko Infrastruktur, Pemkot Metro tidak hanya menekankan normalisasi Way Perak, tetapi juga meminta dukungan penuh untuk penanganan Way Batanghari dan Way Bunut yang kondisinya tak kalah memprihatinkan.

"Kita melihat bahwa sedimentasi dan lumpur di Way Batanghari dan Way Bunut sudah cukup parah. Jika tidak segera ditangani, maka banjir akan terus mengancam kawasan permukiman dan lahan pertanian warga," ujarnya.

Yeri menegaskan bahwa normalisasi sungai bukan hanya soal teknis, tetapi merupakan bentuk antisipasi strategis terhadap potensi kerugian sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa mendatang.

“Semangat kita semua adalah mencegah kerugian besar. Jika banjir terus berulang, dampaknya bisa sangat parah, terutama bagi masyarakat di kawasan padat penduduk dan pertanian,” imbuhnya.

Dalam forum tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur menyambut baik usulan Pemkot Metro. Namun, hingga kini belum ada kepastian waktu pelaksanaan program.

Pemerintah pusat menyampaikan bahwa akan dilakukan koordinasi lanjutan dengan melibatkan Pemerintah Provinsi Lampung untuk membahas strategi penanganan banjir lintas wilayah.

"Kami menyambut baik perhatian dari pemerintah pusat. Rencananya akan ada pertemuan lanjutan, dan itu akan sangat penting untuk membangun sinergi pusat-daerah," pungkas Yeri.

Berulangnya banjir setiap musim hujan menunjukkan bahwa Kota Metro membutuhkan intervensi struktural dan masif dari pemerintah pusat.

Program normalisasi tidak lagi bisa ditunda atau ditangani secara parsial. Dibutuhkan langkah terencana dan berkelanjutan agar sistem drainase dan aliran sungai kembali berfungsi optimal.

Warga sepanjang bantaran sungai, khususnya di Kecamatan Metro Timur, Metro Selatan, dan Metro Pusat, menaruh harapan besar agar program ini segera terealisasi. Mereka khawatir, jika musim hujan tahun depan datang tanpa langkah konkret, banjir besar akan kembali melanda.

Pemerintah Kota Metro berharap pertemuan dengan Menko Infrastruktur menjadi titik awal bagi terbentuknya kebijakan nasional yang berpihak pada daerah-daerah rawan banjir seperti Kota Metro. (*)