Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Tenaga Ahli DPR RI, Dr. Donald Harris Sihotang, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Hal itu ia sampaikan dalam agenda Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Dapil Lampung I, Sudin, S.E., di Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Senin (18/8/2025).

"Sekarang banyak informasi simpang siur. Contohnya, orang pasang bendera bergambar tengkorak dari film One Piece, lalu ada yang ikut-ikutan tanpa paham maknanya. Ada juga narasi ‘Indonesia gelap’. Jangan mudah terbawa isu yang tidak jelas asal-usulnya,” kata Sihotang.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak asal mengikuti tren maupun peristiwa politik di luar negeri yang belum tentu dipahami substansinya.

"Jangan sampai kita ikut memperkeruh suasana. Apa pun yang ramai di media sosial, pelajari dulu sebelum ikut menyebarkan,” ujarnya.

Baca juga : Sosialisasi Empat Pilar di Tanjung Senang, Sudin Ingatkan Masyarakat Tidak Boleh Pecah Belah Karena Memiliki Pancasila

Selain soal informasi, Sihotang menekankan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Ia mencontohkan masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan banjir di Bandar Lampung.

"Apakah banjir hanya tanggung jawab pemerintah? Ini tugas kita bersama. Jangan buang sampah sembarangan, jaga parit dan sungai. Banyak rumah yang makin mendekati bantaran sungai sehingga mempersempit aliran air,” jelasnya.

Menurutnya, inti dari Pancasila adalah semangat gotong royong dan saling menghargai. Jika sikap gotong royong hilang, maka berbagai persoalan akan muncul, mulai dari banjir hingga perpecahan sosial.

"Pancasila itu intinya gotong royong. Jangan mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Kita juga harus menjaga ketertiban masyarakat dengan saling menghormati perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, dan kepercayaan,” katanya.

Ia menyoroti bahaya politisasi agama yang sering memicu konflik. Karena itu, masyarakat diingatkan untuk tidak mudah ikut-ikutan dalam aksi demo maupun isu yang tidak dipahami.

Sihotang juga menyinggung soal praktik korupsi yang masih marak di Indonesia. Menurutnya, korupsi tidak hanya soal uang, tapi juga bisa berupa penyalahgunaan waktu maupun tanggung jawab.

"Korupsi dimulai dari diri sendiri. Ibu rumah tangga pun bisa korupsi kalau tidak jujur. Jadi, mari kita memberikan contoh yang baik untuk anak-anak dan keluarga,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan kembali bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala hukum di Indonesia.

"Pasal 27 jelas, semua orang sama di mata hukum. Pasal 29 menjamin kebebasan beragama, dan Pasal 33 mengamanatkan negara memelihara fakir miskin serta anak terlantar,” terangnya.

Terakhir, Sihotang menekankan pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari 38 provinsi, 17.000 pulau, 1.300 suku, dan 743 bahasa.

"Itulah Indonesia. Bukan hanya Sumatera atau Jawa, tapi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Semua keberagaman ini harus kita jaga dalam bingkai NKRI,” tandasnya. (*)