Petani Singkong Semakin Terpuruk, PPUKI Tanyakan Kinerja Pansus DPRD Lampung
Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin. Foto: Dok.
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Nasib petani singkong yang ada di Provinsi Lampung semakin memprihatinkan. Saat ini, singkong petani dibeli oleh perusahaan sebesar Rp1.350, namun dengan potongan mencapai 38 hingga 60 persen.
Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin mengatakan, para petani singkong semakin terpuruk dan meminta pemerintah segera mengambil sikap.
"Petani sekarang tambah ancur, harga memang 1.350 tapi potongan nya paling rendah 38 persen bahkan kemarin ada yang sampai 60 persen di salah satu pabrik di Jati Agung," kata Dasrul, saat dimintai keterangan, Kamis (21/8/2025).
Ia menilai jika proses penimbangan singkong yang dilakukan oleh perusahaan juga merugikan petani. Dimana selisih bisa mencapai satu ton sehingga harga yang diterima petani semakin kecil.
"Dari kebun ke lapak ditimbang, nanti di pabrik ditimbang lagi. Selisihnya ini bisa sampai satu ton sendiri. Harga 1.350 di ambil 40 persen ilang ditimbangan 10 persen. Jadi petani itu cuma terima 675 rupiah," tegasnya.
Baca juga : Petani di Provinsi Lampung Menjerit Harga Singkong Anjlok
Namun ia mengatakan jika kondisi tersebut ternyata bukan hanya terjadi di Lampung. Misalnya di Jawa Tengah, petani hanya dibayar Rp900 per kilogram dengan potongan 15 sampai 20 persen.
"Solusi mengganti dengan komoditas jagung juga tidak realistis. Sekarang harga jagung memang bagus, bisa Rp4.500 per kg untuk jagung basah, tapi nanti ketika semua tanam jagung, saat panen harga pasti anjlok," katanya.
Dalam waktu dekat, para petani akan menggelar pertemuan di Lampung Utara untuk mencari jalan keluar. Ia juga menyoroti lemahnya dukungan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Dasrul Aswin juga mempertanyakan kinerja dari tim panitia khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
"Selama ini yang paling berjuang itu Gubernur Lampung. Bupati-bupati diam saja, tidak ada yang ikut membantu. Pansus yang dibentuk pun tidak ada hasilnya meskipun sudah berjalan beberapa bulan," terangnya. (*)
Berita Lainnya
-
RS Urip Sumoharjo Gelar Penyuluhan Kesehatan Bahas Fenomena LGBTQ+ di Kalangan Remaja
Jumat, 21 November 2025 -
Gelar Diskusi, PWI Lampung Soroti Besarnya Pajak Perusahaan Media
Jumat, 21 November 2025 -
Pemprov Lampung Gencarkan Razia Manusia Silver dan Anak Jalanan di Lampu Merah
Jumat, 21 November 2025 -
PT Pos Salurkan Bantuan Langsung Tunai Sementara untuk 395.993 KPM di Lampung
Jumat, 21 November 2025









