Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal resmi melantik pasangan Nanda Indira – Antonius Muhammad Ali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode 2025–2030. Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan potensi daerah.

Pengamat Politik Universitas Lampung, Dedy Hermawan, menilai ada dua sektor yang paling mendesak untuk segera disentuh pasangan kepala daerah tersebut, yakni infrastruktur jalan dan pariwisata.

“Apabila mencermati data, aspirasi masyarakat, serta potensi terbesar yang bisa dikembangkan, maka dua sektor ini perlu menjadi prioritas pembangunan. Dengan fokus pada infrastruktur dan pariwisata, kesejahteraan masyarakat Pesawaran bisa semakin terakselerasi,” kata Dedy saat dimintai tanggapan, Rabu (27/8/2025).

Selain itu, ia menilai pelayanan publik di Pesawaran masih perlu ditingkatkan meski menunjukkan perbaikan. Berdasarkan data, indeks kepuasan masyarakat cenderung naik dan Pesawaran sudah meraih predikat zona hijau kepatuhan standar pelayanan. Namun, peringkat indeks reformasi birokrasi masih belum optimal.

“Inovasi-inovasi layanan berbasis IT harus terus diwujudkan agar masyarakat merasakan pelayanan prima yang berintegritas dan profesional. Hal ini terutama penting pada layanan pendidikan, kesehatan, perizinan, dan infrastruktur,” ujarnya.

Menurut Dedy, Pesawaran juga memiliki potensi besar pada sektor pariwisata dan pertanian. Karena itu, program pembangunan sebaiknya berbasis integrasi antara wisata, pertanian, dan perikanan.

“Program yang dikembangkan sebaiknya berbasis komunitas agar ekonomi masyarakat semakin tumbuh. Pemerintah harus hadir untuk memfasilitasi dan menjaga iklim yang sehat bagi usaha kecil dan menengah. Namun sisi lingkungan tetap harus dijaga dengan prinsip keberlanjutan,” jelasnya.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Dedy menekankan pentingnya digitalisasi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, menurutnya, bisa menjadi strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Dengan digitalisasi pemerintahan, masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan. Hal itu penting agar tata kelola lebih efektif dan terhindar dari permasalahan hukum,” kata dia.

Meski demikian, Dedy mengingatkan adanya sejumlah tantangan yang akan dihadapi Nanda – Antonius selama lima tahun ke depan. Pertama, menyatukan kembali polarisasi politik pasca-pilkada guna memperkuat partisipasi pembangunan masyarakat.

“Kedua, keterbatasan anggaran di tengah kebijakan efisiensi juga akan menjadi ujian. Pemerintah Kabupaten Pesawaran harus mampu menyusun pembangunan dengan skala prioritas dan menghindari program-program yang hanya bersifat pemborosan, apalagi ada aturan baru dari Kementerian Keuangan terkait pembatasan sejumlah item anggaran,” pungkasnya. (*)