Kupastuntas.co, Lampung Selatan - Sejak awal Agustus 2025, sebanyak 20 nelayan yang biasa beraktivitas di Dermaga Bom, Kelurahan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) harus bergantung pada tiga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk memenuhi kebutuhan solar mereka.

Pasalnya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Dermaga Bom untuk sementara berhenti beroperasi akibat proses transisi pengelolaan dari Dinas Perikanan Kabupaten ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Lampung Selatan, Sobri menjelaskan, akibat peralihan tersebut SPBUN tidak lagi mendapatkan pasokan solar dari Pertamina.

"Untuk sementara, nelayan harus mengisi solar di SPBU Rosalia Indah, SPBU Sebayak, dan SPBU Koko yang berlokasi di Desa Kekiling Kecamatan Penengahan. Ketiga SPBU itu ditunjuk langsung oleh Pertamina sebagai penyuplai kebutuhan solar nelayan Dermaga Bom,” ujar Sobri, saat ditemui di SPBU Rosalia, Kamis (28/8/2025).

Setiap harinya, total kebutuhan solar nelayan di Dermaga Bom diperkirakan mencapai 7,5 ton. Tanpa SPBUN, beban suplai dialihkan ke SPBU reguler yang pada dasarnya bukan diperuntukkan bagi kebutuhan nelayan skala besar.

Kuota Terbatas, SPBU Rosalia Indah Kewalahan

Di sisi lain, SPBU Rosalia Indah sebenarnya bukan penyedia solar untuk publik sejak pertama kali beroperasi pada 2018.

Pengawas SPBU Rosalia Indah, Arief, menyatakan bahwa izin penjualan BBM jenis solar baru diperoleh pada 2024, dan itu pun hanya untuk kebutuhan internal perusahaan.

"Kami hanya dapat kuota 4 ton dari Pertamina pusat, dan itu utamanya untuk memenuhi kebutuhan 48 armada bus Rosalia Indah yang beroperasi ke berbagai wilayah di Sumaetra,” jelas Arief.

Sebanyak 28 unit merupakan bus malam dan 20 lainnya bus siang hari. Seluruh armada wajib mendapatkan suplai solar harian, yang menyebabkan pihak SPBU kesulitan melayani kebutuhan tambahan dari masyarakat umum, termasuk nelayan.

Untuk menyesuaikan kebutuhan, pihak SPBU Rosalia Indah pun membatasi pembelian solar bagi warga sipil maksimal sebesar Rp100.000 per kendaraan. Ketika tidak ada armada perusahaan yang mengisi, pompa solar pun tidak dioperasikan.

"Kami juga sedang mengajukan tambahan kuota ke Pertamina. Kalau permintaan ini disetujui, mudah-mudahan kami bisa lebih fleksibel melayani masyarakat,” tambah Arief.

Harapan Nelayan: Segera Aktifkan Kembali SPBUN

Situasi ini menambah tekanan bagi para nelayan di Dermaga Bob yang selama ini bergantung pada suplai solar dari SPBUN.

Mereka berharap proses peralihan pengelolaan dermaga dapat segera rampung agar SPBUN kembali beroperasi secara normal.

"Kami ini cari makan di laut, butuh solar setiap hari. Kalau SPBUN tetap tutup, kami khawatir biaya melaut jadi lebih tinggi,” keluh salah satu nelayan yang enggan disebut namanya.

Para nelayan juga meminta agar pemerintah daerah dan provinsi bersinergi dengan Pertamina untuk mempercepat solusi, baik berupa percepatan pasokan solar ke SPBU yang ditunjuk maupun reaktivasi SPBUN sebagai jalur distribusi utama BBM nelayan. (*)