Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Hingga tanggal 3 September 2025, sebanyak 379 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung telah aktif.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan jika dari 379 SPPG tersebut baru 242 yang telah aktif dalam memberikan pelayanan.

"Sampai dengan 3 September sudah 379 SPPG yang aktif sedangkan yang sudah melayani atau yang beroperasi 242 SPPG. Ini berbeda karena ada yang sudah disetujui untuk aktif namun belum siap," jelasnya saat dimintai keterangan, Senin (8/9/2025).

Menurutnya, dari SPPG yang telah beroperasi tersebut, total sebanyak 800.677 siswa mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta telah menerima manfaat dari program MBG.

"Ini baru mencakup siswa dari jenjang PAUD hingga SMA dan belum menyentuh sasaran lain seperti santri di pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita," imbuhnya.

Ia mengatakan jika jumlah total sasaran program MBG di Provinsi Lampung berdasarkan data dari Dapodik mencapai 1.987.243 siswa, dan jika ditambahkan dengan sasaran lainnya, totalnya mencapai 2.327.888 orang.

"Sasaran kita untuk siswa itu dari dapodik ada 1.987.243 tetapi secara total ada pondok pesantren, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita maka total nya semua 2.327.888 orang," katanya.

Menurutnya, berdasarkan estimasi dengan asumsi satu SPPG dapat melayani 2.500 hingga 3.000 orang, maka Provinsi Lampung masih membutuhkan sekitar 776 SPPG untuk dapat memenuhi seluruh target sasaran.

Adapun rincian daerah yang telah memiliki SPPG adalah Bandar Lampung 58, Metro 23, Lampung Selatan 49, Lampung Tengah 39, Lampung Timur 63, Lampung Utara 13, Mesuji 18, Pesawaran 13.

"Kemudian di Pringsewu 23, Tanggamus 16, Tulang Bawang 16, Tulangbawang Barat 21, Way Kanan 23 dan untuk Lampung Barat dan Pesisir Barat masing-masing 2 unit," tuturnya.

Menurut Saipul, saat ini pemerintah masih dalam proses pembentukan SPPG tambahan. Ia juga menyoroti bahwa Lampung merupakan provinsi dengan jumlah SPPG terbanyak di Sumatera.

"Beberapa waktu lalu ada 49 titik yang disurvei oleh Kemendagri dan Kementerian PUPR. Tapi sampai sekarang belum ada informasi apakah titik-titik tersebut disetujui atau belum," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pendirian SPPG bukanlah sebuah perlombaan, melainkan harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat.

Ia mencontohkan adanya kasus dugaan keracunan yang pernah terjadi di Lampung, yang menegaskan pentingnya kualitas dan keamanan pangan.

"Pembangunan dapur harus mengutamakan SOP. Jangan sampai kejadian luar biasa (KLB) di daerah lain terjadi juga di Lampung," katanya.

Ia menjelaskan jika program MBG ini memiliki dua model, yaitu dapur yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat dan dapur yang dikelola langsung oleh pemerintah.

"Kendala nya memang ini masyarakat butuh modal dan kalau jarak tempuh nya jauh juga kesulitan tapi nanti informasi nya ada dapur SPPG untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)," tutupnya. (*)