‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, pada Rabu (10/09/2025).

‎Rakor yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela tersebut membahas keamanan pangan serta langkah penanganan dan pencegahan keracunan makanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

‎Dalam arahannya,.Jihan menekankan pentingnya penguatan pengawasan di lapangan, menyusul beberapa insiden keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah di Lampung.

‎Meskipun belum termasuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB), insiden-insiden tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

‎"Rakor ini menjadi tindak lanjut penting atas arahan Presiden terkait akselerasi Program MBG. Namun kita juga harus realistis, karena masih ada persoalan di lapangan yang memerlukan evaluasi segera," ujar Jihan.

‎Ia menambahkan, pengukuran keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah penerima manfaat, tetapi juga oleh jaminan mutu dan keamanan pangan yang diberikan.

‎Pemerintah, kata Jihan, menargetkan tidak ada lagi kasus keracunan makanan yang berpotensi mencoreng nama baik program.

‎"Kita harus mencapai zero accident. Jangan sampai niat baik memberikan makanan bergizi justru berdampak buruk karena lalainya pengawasan," tegasnya.

‎Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT) Provinsi Lampung, Saipul, menyampaikan bahwa pengawasan ketat dari hulu ke hilir harus dilakukan secara aktif oleh tim di kabupaten/kota.

‎Ia mengungkapkan bahwa kejadian keracunan makanan sebelumnya telah terjadi di wilayah Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Utara, dan telah ditangani dengan menggandeng Balai Besar POM serta instansi terkait.

‎"Jangan menunggu ada laporan dulu. Satgas daerah harus lebih proaktif dalam memantau rantai pasok, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Ini menyangkut keselamatan warga, terutama anak-anak dan kelompok rentan seperti ibu hamil," paparnya.

‎Saipul juga menekankan pentingnya keberanian pemerintah daerah dalam mengambil tindakan tegas terhadap dapur SPPI yang bermasalah, termasuk penghentian sementara operasional hingga lolos verifikasi dari Dinas Kesehatan.

‎Ia menambahkan, selain pengawasan, pelatihan bagi penjamah makanan, penyusunan menu yang memenuhi standar gizi, dan perhatian ekstra untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga menjadi bagian penting dalam menjamin kelancaran program.

‎"Ini memang program nasional, tetapi masyarakat kita yang jadi penerima. Maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaganya dengan serius," tegasnya.

‎Melalui rakor ini, Pemprov Lampung berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi lintas sektor, mempercepat pendataan, serta meningkatkan pengawasan dan pelayanan makanan bergizi yang aman dan berkualitas. (*)