Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Puluhan tenaga honorer dari enam kabupaten di Provinsi Lampung mendatangi Kantor DPRD Lampung, Rabu (10/9/2025), untuk menuntut kejelasan status dan masa depan mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Massa yang berasal dari Kabupaten Lampung Utara, Lampung Barat, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, Mesuji, dan Pesisir Barat ini membawa tiga tuntutan utama: regulasi yang lebih berpihak kepada tenaga honorer non-guru, prioritas dalam seleksi PPPK, dan formasi khusus bagi yang sudah mengikuti seleksi tahun sebelumnya.

Salah satu tenaga kependidikan (tendik), Novita Butar Butar dari SMAN 1 Sungkai Bunga Mayang, mengungkapkan kekecewaannya setelah mengabdi selama 13 tahun tanpa kejelasan status.

"Kami datang ke sini untuk meminta kejelasan. Masa depan kami tidak pasti. Banyak dari kami sudah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun, tapi belum juga diangkat. Kami merasa tidak dihargai," ujar Novita dengan nada emosional.

Menurut Novita, meskipun beban kerja tinggi, penghasilan yang diterima masih jauh dari layak. Ia juga menyoroti ketimpangan perhatian antara tenaga guru dan tenaga kependidikan.

"Sekolah menuntut banyak dari kami, tapi gaji minim dan masa depan tidak ada. Pemerintah seakan hanya fokus pada guru, sementara tendik dan tenaga teknis lainnya tidak dianggap," keluhnya.

Tiga Tuntutan Utama Tenaga Honorer:

1. Regulasi yang berpihak pada honorer non-guru, termasuk tenaga kependidikan dan teknis.

2. Prioritas dalam seleksi PPPK bagi mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun.

3. Formasi khusus bagi peserta seleksi PPPK 2024 yang belum lulus namun tetap menunjukkan loyalitas dan kinerja.

Aksi damai ini berlangsung tertib dan para peserta berharap DPRD Provinsi Lampung bisa menjadi penyambung suara mereka kepada pemerintah provinsi dan pusat.

“Kami tidak meminta belas kasihan, kami hanya menuntut keadilan atas pengabdian kami selama ini,” tegas salah satu peserta aksi.

Para tenaga honorer pun berharap perjuangan mereka kali ini tidak sia-sia dan dapat mendorong perubahan nyata dalam kebijakan pengangkatan ASN maupun PPPK di masa mendatang. (*)