Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Jumlah lulusan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) di Provinsi Lampung mencapai 30 ribu orang per tahun. Dari jumlah itu, hanya 800 lulusan yang terserap industri lokal, sementara 29.200 sisanya menjadi pengangguran.

Jumlah lulusan PTN dan PTS di Provinsi Lampung yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan masih sangat minim. Sementara setiap tahun, kampus-kampus di Lampung rutin mewisuda lulusan dari program sarjana (S1) maupun diploma. Akibatnya, angka pengangguran sarjana dan diploma terus bertambah setiap tahun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, mengungkapkan pada Februari 2025 terdapat 4.879.000 penduduk Lampung yang bekerja dan 206 ribu orang pengangguran.

“Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 41 ribu orang, penduduk bekerja bertambah 42 ribu orang, sementara pengangguran berkurang 1.000 orang,” kata Ahmadriswan dikutip dari laman resmi BPS, Kamis (11/9/2025).

Ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tamatan SMA masih yang tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya, yakni 6,88 persen. Adapun TPT tamatan perguruan tinggi sebesar 3,60 persen.

“TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah sebesar 2,90 persen. Dibandingkan Februari 2024, penurunan TPT terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan, dengan penurunan terbesar pada tingkat pendidikan SMP sebesar 1,21 persen poin. Sementara pendidikan SD ke bawah justru mengalami peningkatan TPT sebesar 1,52 persen poin,” bebernya.

Menurutnya, TPT di provinsi-provinsi di Sumatera bervariasi. Pada Februari 2025, TPT tertinggi berada di Kepulauan Riau sebesar 6,89 persen, sedangkan terendah di Bengkulu sebesar 3,24 persen. Lampung berada di posisi ketiga terendah dengan TPT 4,07 persen.

Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengingatkan bahwa bonus demografi di Provinsi Lampung berpotensi terjadi sebelum 2028. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia (SDM) menjadi kebutuhan mendesak.

“Saat ini 68 persen penduduk Lampung berada dalam usia produktif (15-65 tahun), sehingga provinsi ini berpotensi lebih cepat menikmati bonus demografi, bahkan sebelum tahun 2028,” kata Mirzani saat menghadiri Rapat Kerja Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah Lampung di Gedung Serba Guna (GSG) Umitra, Bandar Lampung, Rabu (21/5/2025).

Namun, ia khawatir potensi tersebut akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing tenaga kerja.

“Bonus demografi bisa menjadi peluang besar, tetapi kalau kualitas SDM kita masih rendah, maka yang menikmati kemajuan bukan masyarakat Lampung,” ujarnya.

Mirzani menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung masih tergolong rendah, yakni peringkat terakhir di Sumatera dan ke-20 secara nasional. Rendahnya angka tersebut didorong oleh kualitas pendidikan yang belum memadai.

Ia menuturkan, hanya 21-22 persen lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi, dan hanya sekitar 62 persen lulusan SMP yang masuk ke SMA. Kondisi ini terus terjadi setiap tahun sehingga menghambat peningkatan IPM Lampung.

Di sektor ketenagakerjaan, Mirzani mengungkapkan adanya ketimpangan besar antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

“Dari sekitar 30 ribu lulusan D3 hingga S1 setiap tahun, hanya sekitar 800 lulusan dari perguruan tinggi di Lampung yang terserap industri lokal. Kami hanya punya sekitar 200 perusahaan industri, jauh tertinggal dari provinsi tetangga. Bahkan dari 2.000 lowongan kerja untuk lulusan S1, 1.200 di antaranya diisi oleh lulusan dari luar Lampung,” jelasnya.

Ia juga menyoroti minimnya keterpaduan sistem pendidikan, mulai dari SD hingga perguruan tinggi, yang berjalan sendiri-sendiri tanpa visi dan arah yang terintegrasi.

Untuk itu, Mirzani menekankan pentingnya pengetatan standar kompetensi dan kelulusan agar siswa dan mahasiswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja.

“Selama ini yang penting lulus, bukan kompeten. Sekolah dan universitas perlu bersinergi, menciptakan sistem pendidikan yang menyeluruh dan berjenjang,” imbuhnya.

Ia mengajak seluruh pihak, terutama Aptisi Wilayah Lampung, berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam membentuk SDM unggul sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Periode 2025-2030 adalah fase kritis pembentukan generasi emas. Anak-anak SMP dan SMA hari ini adalah pemimpin dan pelaku pembangunan tahun 2045,” ujarnya.

Mirzani berkomitmen membuka ruang dialog, menerima masukan, serta menjalin kerja sama erat dengan seluruh institusi pendidikan tinggi swasta di Lampung demi kemajuan bersama di masa depan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Dharma Wacana Metro, Sudarman Mersa, menilai perlu adanya langkah konkret dari pemerintah daerah agar problem pengangguran tidak semakin membengkak.

Sudarman menjelaskan, khusus di FISIP Universitas Dharma Wacana Metro, rata-rata ada 150 mahasiswa yang lulus setiap tahun. Namun hanya sekitar 30 persen atau 45 lulusan yang berhasil terserap dunia kerja.

“Setiap tahun kita melepas ratusan lulusan. Namun jika dunia kerja tidak siap menampung, maka angka pengangguran terdidik akan terus bertambah,” kata Sudarman, Kamis (11/9/2025).

Ia menyarankan agar Pemkot Metro bersama para pemangku kepentingan membuka jaringan dan kerja sama dengan pihak swasta, baik dalam maupun luar negeri, agar lulusan bisa tersalurkan dengan baik.

Menurutnya, pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya mengandalkan serapan kerja formal, tetapi juga serius membuka pelatihan kerja bagi pemuda, memberi pendampingan kepada industri rumahan lokal, hingga menciptakan iklim usaha yang ramah bagi wirausaha muda.

“Untuk jangka panjang, Pemkot bisa membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menyesuaikan dengan potensi lokal, misalnya sektor wisata, UMKM, hingga ekonomi kreatif. Itu akan memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal untuk berkembang,” jelasnya.

Sudarman menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan masalah ini menjadi bom waktu.

“Tanpa kebijakan inovatif, kita hanya akan mencetak pengangguran baru setiap tahun. Lulusan siap bekerja, tetapi kesempatan tidak tersedia. Pemkot harus hadir, bukan sekadar memberi janji,” tandasnya. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Jumat 12 September 2025 dengan judul "Setiap Tahun 29.200 Lulusan Kampus di Lampung Menganggur"