‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Provinsi Lampung mendukung langkah Pemprov Lampung dalam melakukan pengetatan distribusi gabah ke luar daerah.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Distribusi Gabah.

Ketua Perpadi Lampung, Midi Ismanto, menegaskan pihaknya siap menampung berapapun gabah yang dikirim ke penggilingan dengan catatan harga harus disesuaikan dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

‎"Harga tidak boleh di bawah HPP. Itu menjadi patokan agar petani tidak dirugikan. Kami dukung upaya Pemprov yang memutar balik kendaraan yang mau kirim gabah ke luar Lampung karena ini penegakan PERDA," kata dia, saat dimintai keterangan, Senin (15/9/2025).

Midi menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penggilingan padi di Lampung mencapai 6.960 unit atau hampir 7.000.

Namun angka tersebut saat ini masih divalidasi karena di lapangan banyak anggota yang melaporkan usahanya gulung tikar.

‎"Banyak yang tidak bisa beroperasi lagi karena tidak mampu bersaing harga. Bahkan penggilingan besar saja sudah hampir kalah bersaing, apalagi yang kecil," kata dia.

Baca juga : Belasan Truk Pengangkut Ratusan Ton Gabah Dipaksa Putar Balik di Pelabuhan Bakauheni

‎Menurutnya, jika gabah dijual keluar Lampung dengan harga tinggi, misalnya di atas Rp7.000 per kilogram, maka akan sulit bagi penggilingan lokal untuk bersaing.

‎Ia mencontohkan harga di Jawa bisa mencapai Rp7.700 per kilogram. Kondisi ini dikhawatirkan memicu lonjakan harga beras di pasaran.

‎"Kalau bahan baku gabah sudah tinggi, otomatis harga beras juga naik. Kalau ada lonjakan harga gabah, bisa dibayangkan harga berasnya berapa. Maka saya setuju dengan pembatasan pengiriman gabah keluar daerah agar harga tetap terkendali," tegas Midi.

Sementara itu pengurus Perpadi Lampung, Haris Dianto, menegaskan pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah memutarbalikkan kendaraan yang membawa gabah keluar Lampung.

‎"Sangat mendukung. Kalau dari Perpadi sih sangat mendukung sekali. Kalau diputar-balik, karena kan itu penegakan perda. Perpadi kan hanya bisa mendukung saja," tegasnya.

Menurutnya, jika gabah terus mengalir keluar daerah dengan harga tinggi, maka berpotensi mendorong lonjakan harga beras di dalam negeri.

‎Ia menilai selain menjaga pasokan beras, penggilingan juga menyerap tenaga kerja lokal dan menghasilkan produk turunan yang bermanfaat.

‎"Gabah kalau nggak digiling oleh penggilingan padi, mana bisa jadi beras ? Nah ini pentingnya penggilingan-penggilingan padi. Hasil gilingnya bisa dimanfaatkan di Lampung, diproses di Lampung, kemudian hasil berasnya boleh keluar Lampung. Kalau hasil berasnya pasar bebas ke mana saja, mau keluar negeri pun boleh," jelasnya. (*)