Kupastuntas.co, Lampung Barat - Meskipun sudah dibentuk, hingga kini sebagian besar Koperasi Merah Putih di Provinsi Lampung belum memiliki usaha yang bisa dijalankan. Para pengurus terkendala modal untuk memulai operasional.

Seperti di Kabupaten Lampung Barat (Lambar), hampir semua Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang telah terbentuk masih belum berjalan. Sekretaris KDMP Pekon Kota Besi, Kecamatan Batu Brak, Pungki, mengatakan koperasi di desanya masih dalam tahap persiapan teknis dan penyusunan rencana kerja. Hingga kini, KDMP Kota Besi bahkan belum memiliki kantor atau gedung sendiri.

“Untuk saat ini koperasi kami belum bisa berjalan penuh. Masih dalam proses perencanaan matang, termasuk mencari tempat sewa untuk dijadikan kantor sementara,” kata Pungki, Kamis (18/9/2025).

Ia menyebutkan, beberapa bidang usaha telah direncanakan seperti penyediaan sembako murah, distribusi LPG 3 kilogram, penyaluran pupuk subsidi, serta pelayanan keuangan berbasis koperasi. Namun, keterbatasan modal masih menjadi tantangan utama.

“Permodalan awal masih bersumber dari iuran anggota. Kami belum mengajukan pinjaman karena ingin memastikan koperasi ini benar-benar siap berjalan sesuai petunjuk teknis,” ujarnya.

KDMP Pekon Kota Besi memiliki tujuh pengurus dan tiga dewan pengawas. Setiap anggota diminta menyerahkan data identitas serta membayar iuran pokok dan iuran wajib bulanan. Namun, minat warga untuk bergabung masih rendah, sehingga modal awal sulit terkumpul.

“Minat warga jadi anggota masih kurang, sehingga modal terbatas. Padahal, manfaat koperasi bisa dirasakan bersama jika semua mendukung,” lanjutnya.

Meski demikian, KDMP Pekon Kota Besi sudah mengantongi legalitas berupa AD/ART dan SK Kemenkumham. Para pengurus juga telah mengikuti pelatihan daring dari kementerian terkait. Koperasi berencana mengajukan pinjaman ke bank Himbara, namun dukungan aparatur pekon dianggap penting untuk menumbuhkan kepercayaan warga.

“Kalau lurah atau peratin ikut mendukung langsung, itu akan menjadi dorongan besar bagi warga untuk lebih percaya,” imbuhnya.

Ketua KDMP Pekon Kerang, Pendi Wijaya, juga menyebut hal serupa. Koperasi di desanya masih memanfaatkan rumah salah satu anggota sebagai tempat aktivitas sementara, dengan modal awal hanya berasal dari iuran anggota.

“Kantor permanen belum ada, modal pun masih dari iuran anggota. Tapi kami tetap optimistis karena koperasi ini punya potensi besar untuk mendorong ekonomi desa,” kata Pendi.

Menurutnya, KDMP sedang memetakan sektor usaha yang sesuai potensi lokal, salah satunya UMKM karena sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar.

“Kami ingin usaha koperasi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Maka pemetaan usaha yang tepat sangat penting, dan UMKM adalah opsi yang sedang kami kaji,” jelasnya.

Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Lambar, Parosil Mabsus, menegaskan pemerintah daerah akan menurunkan satuan tugas (Satgas) khusus untuk memberikan pendampingan teknis di 135 pekon.

“Banyak pengurus KDMP yang belum memahami mekanisme operasional, khususnya soal permodalan dan strategi usaha. Satgas akan membantu memberikan pemahaman aturan, kebijakan program, serta pengelolaan usaha. Kalau SDM sudah didampingi, koperasi bisa menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat pekon,” tegasnya.

Sementara itu, di Kota Metro dari 22 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang dibentuk, baru dua yang bisa menjalankan usahanya, yakni KKMP Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, dan KKMP Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Pusat.

Wakil Walikota Metro, Rafieq Adi Pradana, mengatakan keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala.

“Satu koperasi menggunakan ruko pinjam pakai sebagai kantor, sementara yang lain masih menumpang di kantor kelurahan,” katanya, Kamis (18/9/2025).

Ia menambahkan, KKMP mendapat pendampingan dari Dinas Koperasi dan Kejaksaan berupa pelatihan, pembinaan administrasi, hingga bimbingan manajemen usaha.

“Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi model usaha bersama yang bukan hanya memutar roda ekonomi, tapi juga memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan,” jelasnya.

Ketua KKMP Kelurahan Banjarsari, Adi Sucipto, menyebut koperasinya masih fokus pada usaha dasar seperti simpan pinjam, pembayaran rekening PLN, layanan pos, penjualan gas elpiji, dan sembako.

“Produk yang paling diminati masyarakat adalah layanan pembayaran PLN dan distribusi gas elpiji, dengan pembeli utama dari warga sekitar,” ujarnya.

Ia mengaku hingga kini pihaknya belum mengajukan pinjaman modal ke bank. Pengurus masih menyiapkan rencana pembiayaan tambahan melalui LPDB UMKM dan Himbara sambil menunggu regulasi lebih jelas.

“Untuk permodalan, KMP menghimpun dana dari anggota melalui simpanan pokok Rp10 ribu, simpanan rutin Rp5 ribu per bulan, serta simpanan sukarela,” terangnya.

Ketua KMP Kelurahan Yosodadi, Sugianto, menambahkan koperasi yang dipimpinnya kini memiliki 300 anggota. Mekanisme keanggotaan cukup sederhana, yakni warga cukup mendaftar dengan membayar simpanan pokok dan simpanan rutin.

Saat ini, koperasi yang dipimpinnya menjalankan usaha transaksi keuangan dengan membuka AgenBRILink bekerja sama dengan BRI.

“Meski sudah berjalan, masih ada sejumlah kendala. Tantangan utama adalah sistem permodalan yang belum kuat dan regulasi yang belum sepenuhnya solid,” ujarnya.

Sugianto berharap, KKMP bisa berkembang ke sektor lain seperti agribisnis, pengolahan hasil, maupun usaha bersama.

“Dengan begitu koperasi bisa menjadi instrumen penting untuk menumbuhkan ekonomi lokal,” imbuhnya. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Jumat 19 September 2025 dengan judul "Sebagian Besar Koperasi Merah Putih di Lampung Belum Berjalan"