Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Bupati Tanggamus, Mohammad Saleh Asnawi, melakukan rotasi besar-besaran terhadap pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus pada Rabu, 17 September 2025.

Dari sejumlah pejabat yang dimutasi, perhatian publik tertuju pada tiga kepala dinas yang mengalami penurunan jabatan, yakni Syamdjuniston, Riswanda Djunaidi, dan Taufik Hidayat.

Syamdjuniston yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kesbangpol dipindahkan menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

Kemudian, Riswanda Djunaidi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Dinas PUPR kini menempati posisi Kepala Bidang Produksi Peternakan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Sementara itu, Taufik Hidayat yang semula menjabat Kepala Dinas Kesehatan dipindah menjadi Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan.

Menanggapi rotasi tersebut, pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Vincensius Soma Ferrer, menyebut bahwa publik berhak mempertanyakan arah dari kebijakan mutasi ini.

"Masyarakat Kabupaten Tanggamus layaknya penumpang kapal besar, yang dikemudikan oleh seorang nahkoda, yaitu Bupati, menuju dermaga pembangunan," ujar Soma, Selasa, 23 September 2025.

Ia menilai bahwa dalam konteks pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, keputusan mengganti para "awak kapal" — dalam hal ini para kepala dinas — harusnya didasarkan pada kebutuhan strategis dan kinerja, bukan kedekatan personal.

"Ada yang diganti posisinya, ada yang diturunkan jabatan. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar langkah perbaikan, atau hanya didasarkan pada kedekatan dengan kepala daerah?" kata Soma.

Menurutnya, masyarakat Tanggamus tidak terlalu peduli siapa yang duduk di kursi jabatan, selama pejabat tersebut mampu memberikan perubahan nyata.

"Yang masyarakat harapkan adalah pejabat yang lebih gesit, lebih peduli, dan mampu menjawab kebutuhan warga. Jika hanya didasarkan pada relasi pribadi, ini bisa memperkuat kegelisahan publik bahwa mutasi ini bukan demi pelayanan, tapi sekadar pembagian jabatan," tegasnya.

Ia menambahkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tidak dibangun lewat seremoni pelantikan, melainkan melalui kinerja dan dampak langsung yang dirasakan masyarakat.

"Rotasi ini seharusnya menjadi awal bagi para pejabat baru untuk membuktikan kapasitas dan komitmen mereka. Jika mereka gagal menunjukkan perubahan, publik akan semakin yakin bahwa rotasi ini hanya sebatas agenda politik internal birokrasi," tutupnya. (*)