Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah yang mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat jenjang SD dan SMP atau 1C yang digulirkan serentak di 65 titik se-Indonesia.

Dari jumlah tersebut, Lampung memperoleh dua titik pelaksanaan, yakni di Balai Latihan Kerja (BLK) Jalan PU, Kota Bandar Lampung, dan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Desa Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat jenjang SD masing-masing membuka untuk dua rombongan belajar (rombel) berisi 50 siswa dan SMP satu rombel dengan 25 siswa.

"Untuk pelaksanaan pembelajaran di BLK Jalan PU, kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan pembelajaran perdana ditetapkan mulai 29 September. Sementara itu, di Lampung Timur akan dimulai pada 30 September dengan jumlah rombel yang sama," jelasnya saat dimintai keterangan, Rabu (24/9/2025).

Jika digabungkan, lanjutnya, jumlah keseluruhan siswa dari dua titik tersebut mencapai 150 orang, terdiri dari empat rombel SD dengan 100 siswa, serta dua rombel SMP dengan 50 siswa.

"Untuk jenjang SD, pembelajaran dimulai dari kelas 1. Jadi meskipun anak sebelumnya pernah putus sekolah di kelas 3, saat masuk Sekolah Rakyat tetap harus mengulang dari kelas 1," kata dia.

Aswarodi menerangkan, Sekolah Rakyat ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu sekolah rakyat rintisan dan sekolah rakyat permanen.

Salah satu tanda daerah mendapat persetujuan pembangunan sekolah rakyat permanen adalah telah memiliki sekolah rakyat rintisan.

"Provinsi Lampung melalui Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur sudah memiliki sekolah rakyat rintisan, sehingga tahun ini juga akan dibangun sekolah rakyat permanen. Ini sebagai bentuk percepatan agar tahun depan anak-anak sudah memiliki sekolah yang lebih representatif," ungkapnya.

Sementara itu, ia juga menyampaikan bahwa beberapa daerah lain di Lampung seperti Mesuji telah mengajukan usulan pembangunan sekolah rakyat dan mendapat persetujuan dari Kementerian Sosial.

Namun, daerah tersebut belum memiliki sekolah rakyat rintisan sehingga pembangunan permanen belum bisa segera dilakukan.

"Pertimbangan dari Kementerian Sosial adalah memprioritaskan daerah yang sudah memiliki rintisan. Dengan demikian, proses pembangunan bisa dipercepat dan anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa segera mendapatkan akses pendidikan layak," tandas Aswarodi.

Program Sekolah Rakyat ini diharapkan mampu menekan angka putus sekolah, terutama pada anak-anak dari keluarga miskin, serta menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung. (*)