Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Memperingati Hari Tani Nasional (HTN), ratusan petani Lampung menggelar unjuk rasa di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung. Mereka menyuarakan tujuh poin tuntutan kepada Pemprov Lampung.

Ratusan petani Lampung yang didampingi aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) tiba di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung sekitar pukul 11.10 WIB, Rabu (24/9/2025). Massa langsung berhadapan dengan puluhan petugas kepolisian yang telah berjaga sejak pagi.

Koordinator PPRL, Yohanes Joko Purwanto, dalam orasinya mengatakan petani Lampung menyampaikan tujuh poin tuntutan utama kepada Pemprov Lampung.

“Pertama, stabilkan harga panen petani. Selama ini kita terjajah karena tidak ada standarisasi harga. Saat petani panen, harga justru anjlok,” tegas Joko.

Kedua, petani meminta setop impor pangan. Menurutnya, apapun alasannya, impor pangan pada prinsipnya membunuh kesejahteraan petani. “Impor pangan adalah membunuh petani,” ujar Joko.

Ketiga, petani meminta kemudahan akses permodalan agar bisa lebih sejahtera. “Kami jadikan bapak pemimpin bukan untuk diam. Sejahterakan petani,” kata Joko.

Keempat, pemerintah diminta memperbesar subsidi alat mesin pertanian (alsintan). “Jadikan subsidi alsintan sebagai program prioritas,” ujarnya.

Kelima, petani meminta aparat keamanan mengawasi oknum-oknum yang bermain dalam bisnis proyek pertanian.
“Kami harapkan institusi Polri, hakim, KPK, mengawasi program pertanian agar tidak bocor. Kami harap ada pengawasan ketat dan tidak jadi lahan bisnis. Berikan sanksi pada pengusaha yang mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.

Keenam, pemerintah diminta memberikan tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis atau tidak diperpanjang izinnya kepada petani.
“Hari ini kenyataan di lapangan, banyak petani gurem yang lahan garapannya di bawah 0,5 hektare. Tanah Lampung luas, tapi petani hanya mendapat warisan dari kakek nenek yang transmigran. Tanah Lampung masih banyak dikuasai oligarki. Kami menuntut HGU yang habis sewanya diberikan kepada petani sehingga terwujud petani sejahtera,” ungkapnya.

Ketujuh, pemerintah diminta memberikan sanksi kepada pengusaha yang hanya mencari keuntungan dengan merugikan petani.
“Kami petani hadir karena merasa terjajah dan belum sejahtera. Jangan hanya janji yang diberikan, tapi kenyataannya nol. Jangan ada kesenjangan bagi petani. Kami petani Lampung masih jauh tertinggal dibanding petani luar negeri. Ini sangat miris, artinya masih terjajah. Kami datang untuk menuntut kesejahteraan kami,” tegas Joko lagi.

Usai berorasi, beberapa perwakilan petani bertemu dengan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Ruang Abung, Gedung Balai Keratun, Kantor Pemprov Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan petani dari Kabupaten Tulang Bawang, Sukirji, mendesak Pemprov Lampung serius menangani konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL).

Sukirji mengatakan, permasalahan lahan dengan PT BNIL sudah berlangsung sangat lama hingga menjadi persoalan klasik yang tak kunjung selesai.
“Konflik dengan PT BNIL itu sudah lama sekali, sampai menjadi klise sebetulnya. Apalagi ini menyangkut tanah yang sudah bertahun-tahun digarap petani,” kata Sukirji.

Ia juga menyoroti absennya peran pemerintah daerah dalam mengawal penyelesaian konflik tersebut. Menurutnya, pernah ada tim bentukan pemerintah untuk menangani persoalan agraria, namun keberadaannya tidak berkelanjutan.
“Apakah pemerintah daerah ini tidak mempunyai tim? Hanya sebentar, tapi kok hilang lagi. Kami sepakat bahwa memang harus ada penyelesaian konflik tanah di Lampung ini,” tegasnya.

Usai pertemuan, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela didampingi Sekdaprov Lampung, Marindo Kurniawan, menemui massa yang berada di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung.

Di hadapan massa, Jihan menegaskan komitmennya untuk hadir dalam penyelesaian berbagai persoalan agraria yang terjadi di Lampung.

Jihan mengatakan, salah satu langkah konkret yang akan segera dilakukan adalah membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria di Provinsi Lampung.
“Kesimpulan yang sangat diharapkan masyarakat hari ini adalah kehadiran pemerintah Provinsi Lampung untuk mengawal keberpihakan terhadap keadilan agraria. Untuk itu, atas arahan Bapak Gubernur, saya bersiap membentuk tim fasilitasi penyelesaian konflik agraria di Provinsi Lampung,” tegas Jihan.

Ia menjelaskan, pembentukan tim tersebut nantinya akan tetap berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar sesuai aturan dan kewenangan yang berlaku.

“Kami tetap akan berkonsultasi dengan Kemendagri agar langkah yang diambil sesuai kewenangan. Kami juga akan mempelajari daerah lain yang sudah berhasil menyelesaikan konflik agraria, sehingga bisa diimplementasikan di Lampung,” jelasnya.

Jihan juga membuka ruang partisipasi publik dalam tim yang akan dibentuk. Bahkan, katanya, tidak menutup kemungkinan melibatkan perwakilan masyarakat agar penyelesaian konflik agraria lebih transparan dan berimbang.

“Insya Allah, rekomendasi dari Bapak Gubernur akan segera kami tindaklanjuti dengan menunjuk tim. Bila diperkenankan, kami juga akan melibatkan perwakilan masyarakat sebagai bagian dari tim yang mengawal penyelesaian konflik agraria ini,” papar Jihan. Usai mendengarkan penjelasan Jihan Nurlela, massa membubarkan diri dengan tertib. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Kamis 25 September 2025 dengan judul “Petani Lampung Tuntut Stabilkan Harga hingga Setop Impor Pangan”