Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Sebanyak 471 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) telah beroperasi memasok menu makanan ke sejumlah sekolah di Provinsi Lampung. Namun, satu SPPG di Lampung Timur tutup karena belum dibayar.

Berdasarkan data dari website Badan Gizi Nasional (BGN) per 25 September 2025, sebanyak 471 SPPG atau dapur MBG telah beroperasi di 15 kabupaten/kota se-Lampung. Jumlah terbanyak berada di Kabupaten Lampung Timur dengan 74 SPPG, sementara yang paling sedikit ada di Kabupaten Pesisir Barat dengan hanya 2 SPPG (lengkap lihat tabel).

Sedangkan data Satuan Tugas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung mencatat, jumlah SPPG yang sudah terbentuk sebanyak 401, namun baru 350 yang beroperasi.

Ketua Satgas Percepatan Program MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan hingga kini sebanyak 1.301.715 orang di Provinsi Lampung telah menerima manfaat program MBG dari target sasaran 2.327.888 orang.

“Realisasi tersebut setara dengan 51 persen cakupan, menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan persentase tertinggi di Indonesia,” kata Saipul, Sabtu (20/9/2025).

Ia menambahkan, keberhasilan Lampung dalam mempercepat cakupan program MBG tidak terlepas dari arahan dan komitmen Gubernur Lampung yang menjadikan MBG sebagai program prioritas daerah.

“Provinsi Lampung nomor 1 nasional, persentase cakupan penerima MBG sudah mencapai 51 persen. Semua langkah dan kebijakan MBG di Lampung tidak terlepas dari arahan bapak gubernur,” tegasnya.

Saipul menjelaskan, penerima manfaat MBG di Lampung mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Ia juga menekankan pentingnya kualitas dan keamanan makanan agar sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Dengan kapasitas satu SPPG yang hanya mampu melayani 2.500–3.000 orang, Lampung diperkirakan masih membutuhkan sekitar 776 SPPG tambahan.

Ia mengingatkan, pembangunan SPPG harus sesuai SOP yang ketat, mengingat adanya kasus keracunan MBG yang pernah menimpa ratusan siswa. “Pembangunan dapur harus mengutamakan SOP. Jangan sampai kejadian luar biasa (KLB) di daerah lain terjadi di Lampung,” katanya.

Saipul menyebut, SPPG di Kecamatan Sukabumi bahkan sempat dihentikan sementara setelah diduga menjadi sumber keracunan massal. Dari sekitar 700 porsi makanan yang dibagikan, hampir 300 siswa mengalami gejala keracunan.

“Kalau ada kasus seperti ini, otomatis dapurnya kami hentikan sementara sampai evaluasi menyeluruh selesai dilakukan,” jelasnya.

Ia juga mendorong pelatihan bagi penjamah makanan. “BGN kita harapkan banyak melakukan pelatihan, dan mungkin jumlah sasaran per SPPG dibatasi maksimal 3.000 orang atau bahkan di bawahnya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, mengatakan ada 23 SPPG yang direncanakan di Metro tahun 2025, namun yang sudah aktif baru 21.

“Berdasarkan data SPPG MBG Kota Metro tahun 2025, ada 23 SPPG dengan 15 yayasan pemasok. Namun yang sudah beroperasi 21 SPPG,” kata Rafieq, Kamis (25/9/2025).

Ia menargetkan seluruh 23 SPPG bisa beroperasi penuh pada tahun ini. Hingga kini, belum ada dapur MBG di Metro yang berhenti beroperasi.

“Pemerintah terus melakukan pengawasan dengan koordinasi lintas sektor untuk memastikan ketersediaan stok, bahan baku yang higienis, serta makanan sehat bagi pelajar,” jelasnya.

Di Kabupaten Lampung Timur, satu SPPG yang berada di Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, resmi berhenti beroperasi sejak 17 September 2025 karena anggaran dari pemerintah belum cair.

Pengumuman penghentian distribusi ini disampaikan melalui surat resmi SPPG Labuhan Ratu I Nomor 002/SPPG/LR1/BA/IX/2025 yang dikelola oleh Yayasan Surya Sejahtera Bersama.

“Kami tidak bisa mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada pihak sekolah sampai waktu yang belum ditentukan, dikarenakan anggaran dari pemerintah belum terdistribusi,” bunyi surat tersebut.

Kepala SD Baitul Muslim di Desa Labuhan Ratu I, Kecamatan Way Jepara, Sri Sugiarti, membenarkan bahwa distribusi MBG di sekolahnya terhenti sejak 17 September 2025.

“Iya, setop sementara dalam waktu yang tidak ditentukan,” ujarnya.

Sri menjelaskan, penghentian distribusi ini terjadi karena anggaran program MBG dari pemerintah belum cair. (*)

Berita ini telah terbit di Surat Kabar Harian Kupas Tuntas, edisi Jumat 26 September 2025 dengan judul “471 SPPG Pasok MBG di Lampung”