Kupastuntas.co, Lampung Utara - Dua tenaga kesehatan (Nakes) di Puskesmas Abung Tinggi diduga memanipulasi data, bahkan sejak tahun 2022 sudah tidak bekerja namun dinyatakan lolos dalam Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Sumber kupastuntas.co mengungkapkan, Nakes PPPK atasnama Rudi Irawan dan Devi Mardia lolos dalam pemberkasan, sementara sejak dua tahun silam sudah tidak bertugas di Puskesmas Abung Tinggi Lampura.

"Bahkan bukan cuma dua orang itu, semuanya ada 7 orang yang lolos dan bermasalah semua, dan untuk Rudi itu Absen Elektronik nya sejak 2020 sudah kosong atau tidak masuk juga telah bekerja di Jakarta" ungkap Narasumber, yang minta namanya dirahasiakan, Minggu (28/9/2025).

Narasumber juga menambahkan, untuk Nakes Devi Mardia juga e-absen kosong dan tidak bertugas lagi sejak 2023, namun karena adanya permainan data oleh salah satu oknum pegawai Puskesmas mereka lolos dalam pemberkasan.

"jadi bukan cuma dua orang itu, tapi totalnya ada 7 orang, diantaranya Aisyah Simbolon, Uti Erlita, 

Selvi, Bella, Devi Mardia," terangnya.

Rudi Irawan dan Mega, lanjutnya, kalau tidak ada permainan dari orang dalam, mana bisa lolos gitu, mereka sudah keluar atau tak bekerja lagi, tiba-tiba nama mereka masuk," tegas Narasumber.

Menanggapi hal tersebut , Kepala UPTD Puskesmas Abung Tinggi, Siti Regina mengatakan, pihaknya akan memberikan keterangan setelah berkoordinasi dengan staff nya di bagian kepegawaian.

"Mohon maaf pak, masih pesta di Way Kanan, Nanti saya kabari kalau sudah senggang pak dan saya akan berkoordinasi dengan bagian kepegawaian" ujar Kepala Puskesmas melalui pesan Whattaps, Minggu (28/09/2025).

Sementara Kepala Bidang Tata Usaha (TU) UPTD Puskesmas, Reftia Marni, menampik hal tersebut dengan mengatakan bahwa pegawai yang lolos PPPK itu masih aktif.

"Kamu tahu dari mana, itu masih aktif kok memangnya ada masalah apa mereka," ujar Reftia, dengan nada tak bersahabat.

Dugaan penyimpangan dalam proses pemberkasan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi permasalahan dan apabila dibiarkan oleh pihak terkait, maka akan menjadi preseden buruk yang merugikan banyak orang dan menggerus kepercayaan publik terhadap seleksi PPPK. (*)