Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat resmi meluncurkan sistem digitalisasi retribusi pasar di seluruh pasar. Program ini menjadi terobosan baru dalam tata kelola pemerintahan, sekaligus inovasi proyek perubahan yang digagas Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, Syafaruddin.

Peluncuran program dilakukan secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat, Nukman, yang juga bertindak sebagai mentor proyek perubahan Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) II Lembaga Administrasi Negara RI Angkatan XV tahun 2025.

Lewat program ini, pedagang tidak lagi perlu membayar retribusi secara manual menggunakan uang tunai. Pembayaran kini dapat dilakukan melalui aplikasi di smartphone maupun layanan perbankan yang terintegrasi dengan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Lampung Cabang Pembantu Liwa.

Semua transaksi tercatat secara real-time dan langsung masuk ke kas daerah. Sistem ini diharapkan mampu menekan potensi kebocoran, sekaligus mempercepat proses administrasi yang selama ini dinilai masih lambat dan kurang transparan.

“Dengan digitalisasi ini, proses jadi lebih cepat, aman, dan transparan. Pedagang tidak perlu repot lagi mencari uang tunai atau khawatir retribusinya tidak tercatat,” jelas Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Lampung Barat, Syafaruddin, Selasa (30/9/25).

Setiap pedagang yang melakukan pembayaran akan mendapatkan bukti digital yang bisa diakses kapan saja. Menurut Sekda Nukman, data transaksi yang otomatis tercatat juga memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi pendapatan asli daerah.

“Inovasi ini bukan hanya memudahkan pedagang, tapi juga membantu pemerintah mewujudkan tata kelola yang transparan. Data bisa dicek secara langsung dan akuntabel,” tegas Nukman.

Respons positif datang dari para pedagang pasar. Mereka mengaku sistem ini lebih praktis dan aman dibandingkan sebelumnya. “Awalnya sempat bingung, tapi setelah dijelaskan caranya ternyata gampang. Sekarang tinggal klik saja di HP, langsung beres,” ungkap Evi, salah satu pedagang di Pasar Liwa.

Selain praktis, sistem ini juga membuat pedagang lebih tenang karena tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar. Hal ini dianggap penting mengingat situasi pasar yang ramai dan rawan tindak kriminalitas.

Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, menyampaikan apresiasi atas langkah inovatif tersebut. Menurutnya, digitalisasi retribusi pasar bukan hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga wujud nyata komitmen Pemkab dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Inovasi ini diharapkan menjadi contoh bagi dinas lain dalam mengelola keuangan daerah. Kalau retribusi bisa transparan dan efisien, maka pelayanan publik juga akan semakin baik,” ujar Parosil.

Untuk memastikan implementasi berjalan lancar, pemerintah daerah telah menyiapkan program sosialisasi di seluruh pasar. Petugas khusus akan diterjunkan guna membantu pedagang melakukan registrasi, memahami alur pembayaran, hingga mengunduh bukti transaksi.

Tak hanya itu, Pemkab Lampung Barat juga berencana memperluas integrasi sistem digitalisasi dengan layanan lain. Langkah ini dilakukan agar seluruh pasar di wilayah tersebut terhubung dalam satu sistem keuangan modern.

Digitalisasi ini diyakini akan mendorong kemandirian daerah sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar. Sistem yang lebih transparan dan efisien juga diharapkan menjadi landasan menuju tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

Dengan hadirnya digitalisasi retribusi, Lampung Barat semakin mantap memasuki era smart governance, di mana teknologi dimanfaatkan bukan hanya untuk mempermudah masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen memperkuat pelayanan publik yang bersih dan modern. (*)