Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengukuhkan direksi baru dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Lampung yakni PT. Wahana Raharja dan PT. Lampung Jasa Utama (LJU).

Adapun direksi PT. Wahana Raharja untuk posisi Direktur Utama Asep Muzaki dan Direktur Operasional Yurita Sari. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor 500/082/WR.UP/EXS/IX/2025.

Kemudian untuk PT Lampung Jasa Utama untuk Direktur Utama Oktavianus Yulia dan Direktur Operasional adalah Amri Zamani. Pelantikan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Lampung Jasa Utama Nomor 016/LUU-RUPSLB/BA/IX/2025.

Dalam arahannya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, selama lima tahun kedepan tidak ada aliran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masuk ke BUMD.

"Tidak ada APBD yang masuk ke BUMD selama lima tahun terakhir. Maka saya minta bantuan organisasi seperti Hipmi, Apindo, dan Hippi untuk ikut mendukung dan berkolaborasi," tegasnya.

Ia menambahkan, sejumlah persoalan yang sempat membelit BUMD sebagian besar terkait masalah keuangan hingga berujung perkara hukum.

Namun, saat ini permasalahan itu sudah terselesaikan. Karena itu, ia mengingatkan agar jajaran direksi baru tidak takut untuk berinovasi.

"Semua masalah sudah clear. Jadi jangan takut untuk berinovasi. BUMD harus maju, harus berani mencari peluang, dan tentunya harus didukung penuh," ujarnya.

Ia juga menyoroti banyaknya aset daerah yang saat ini tidak produktif. Menurutnya, aset-aset tersebut bisa dimanfaatkan sebagai modal BUMD untuk bekerja sama dengan pihak lain.

"Aset banyak yang tidak produktif, padahal ini bisa jadi modal BUMD untuk kerjasama dengan swasta atau pihak lain. Kalau ini bisa dikelola dengan baik, PAD kita akan lebih besar," katanya.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa BUMD harus mampu memperluas usaha agar kemandirian fiskal daerah tercapai. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat bisa dikurangi.

"BUMD harus banyak melakukan usaha-usaha produktif supaya kemandirian fiskal tercapai. Kalau PAD meningkat, kita tidak selalu bergantung dengan pusat," tegasnya. (*)