Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Lampung yakni PT. Wahana Raharja dan PT. Lampung Jasa Utama (LJU) resmi memiliki jajaran direksi baru.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melantik Oktavianus Yulia sebagai Direktur Utama PT Lampung Jasa Utama (LJU) dan Asep Muzaki sebagai Direktur Utama PT. Wahana Raharja.

Usai pelantikan, keduanya menegaskan siap menjalankan amanah meski tanpa adanya suntikan modal dari Pemerintah Provinsi Lampung.

Direktur Utama PT LJU, Oktavianus Yulia, menyebut jabatan yang diembannya merupakan tanggung jawab sekaligus kehormatan.

"Ini kami terima sebagai tanggung jawab dan kehormatan. Insyaallah ke depan akan lebih baik lagi. Kami mohon dukungan dan doa dari masyarakat Lampung semuanya," ujarnya saat dimintai keterangan, Selasa (30/9/2025).

Oktavianus menambahkan, pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik. Terkait rencana bisnis, ia menyebut masih perlu waktu untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

"Yang penting kita optimistis untuk lebih maju. Kita juga butuh evaluasi apa yang saat ini terjaditerjadi," katanya.

Baca juga : Lantik 4 Direksi BUMD Lampung, Gubernur Mirza: Tidak Ada Lagi APBD yang Masuk

Sementara itu, Direktur Utama PT Wahana Raharja, Asep Muzaki, menyatakan optimisme meski tanpa modal tambahan dari pemprov.

Menurutnya, perusahaan masih memiliki potensi besar yang bisa digarap termasuk beberapa aset yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik.

"Jangan lupa kalau kita masih punya banyak potensi yang selama ini belum dikelola. Jadi, kita tidak hanya bicara kapital berupa uang, tapi juga kapital berupa regulasi dan kebijakan. Kita bisa lihat data pasar untuk bergerak melihat potensi," ujar Asep.

Ia menekankan perlunya memanfaatkan aset yang ada untuk pengembangan bisnis ke depan.

"Kita akan lihat apakah aset itu bisa dilepas atau justru jadi peluang untuk pengembangan bisnis," tambahnya.

Sebelum nya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan pentingnya peran BUMD sebagai motor penggerak ekonomi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurutnya, selama lima tahun kedepan tidak ada aliran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masuk ke BUMD.

"Tidak ada APBD yang masuk ke BUMD selama lima tahun terakhir. Maka saya minta bantuan organisasi seperti Hipmi, Apindo, dan Hippi untuk ikut mendukung dan berkolaborasi," tegasnya. (*)