Kupastuntas.co, Metro - Krisis jaringan irigasi tersier (JIT) di Kota Metro akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Infrastruktur vital pertanian yang menjadi penopang sawah produktif tercatat mengalami kerusakan cukup parah, sehingga mengganggu aliran air ke lahan pertanian warga.

Akibatnya, produktivitas padi menurun, bahkan sebagian sawah terpaksa dialihfungsikan sementara menjadi lahan palawija.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Metro, Heri Wiratno, mengungkapkan total panjang saluran JIT di Metro mencapai 172.116,70 meter yang terbagi ke dalam dua daerah irigasi besar, yakni Sekampung Bunut dan Sekampung Batanghari.

Dari total itu, sebanyak 50.562,93 meter atau 29,48 persen dalam kondisi rusak, sementara 5.375 meter atau 3,12 persen masih berupa pasangan tanah atau belum ditalud. Hanya sekitar 116.178,77 meter atau 67,50 persen yang masih berfungsi baik.

"Kerusakan yang paling dominan adalah kebocoran, lantai dan dinding saluran yang terkikis, hingga amblas karena usia konstruksi yang sudah tua. Kondisi ini menyebabkan air tidak sampai ke lahan ujung sawah, terutama di wilayah Metro Utara,” kata Heri saat dikonfirmasi awak media, Rabu (1/10/2025).

Masalah irigasi ini bukan hal baru. Petani di Metro sudah bertahun-tahun menyampaikan keluhan terkait aliran air yang tak pernah stabil.

Saluran di kawasan KR.4C Kiri, KR.3C Kiri, KR.2 Kiri 2, dan KBW.3 Kiri Kecamatan Metro Utara menjadi titik paling sering dikeluhkan. Dari wilayah Sekampung Batanghari, saluran KBH.6ka1, KBH.6ka2, hingga KBH.7ka2 juga mengalami persoalan serupa.

Tak hanya faktor teknis, perilaku masyarakat yang masih membuang limbah rumah tangga ke saluran irigasi turut memperburuk keadaan. Sumbatan sampah dan pendangkalan membuat aliran air semakin terbatas.

"Akibat keterbatasan air, sekitar 60 hektar sawah di Metro Utara kini ditanami palawija karena petani tak bisa lagi mengandalkan padi yang butuh suplai air stabil,” ungkap Heri.

Ia menegaskan, Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, telah memastikan bahwa perbaikan jaringan irigasi akan menjadi prioritas kebijakan anggaran.

"Sektor pertanian adalah tulang punggung ketahanan pangan Metro. Pemerintah hadir memperbaiki irigasi agar swasembada pangan tidak runtuh hanya karena infrastruktur yang rusak,” tegasnya.

DKP3 telah melakukan pemetaan lokasi prioritas melalui CPCL (Calon Petani dan Calon Lokasi) setiap tahun. Dari hasil pemetaan, saluran di KR 2 Kiri, KR 2 Kanan, KR 3 Kiri, KR 4C Kiri, dan KBW 3 Kiri ditetapkan sebagai titik rehabilitasi paling mendesak.

Namun, pada Tahun Anggaran 2024, tidak ada satu pun paket pekerjaan rehabilitasi JIT yang dialokasikan. Baru pada APBD 2025, terdapat 10 paket pekerjaan perbaikan, dan pada 2026 direncanakan 20 paket tambahan.

"Untuk saat ini, seluruh pembiayaan rehabilitasi masih bersumber dari APBD Kota Metro melalui DPA-DKP3. Namun sejak 2023, kami juga terus mengusulkan dukungan melalui aplikasi BIMA di Kementerian Pertanian dan SIPURI di Kementerian PUPR,” imbuh Heri.

Dengan fakta hampir 30 persen jaringan irigasi tersier di Metro dalam kondisi rusak, janji perbaikan pemerintah menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Bambang Iman Santoso.

Tanpa intervensi anggaran yang serius, sawah produktif bisa menyusut, swasembada pangan terancam, dan nasib ribuan petani kian terpuruk. (*)