Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kepala Dinas Pertanian Kota Bandar Lampung, Dedeh Ernawati Fauzie, menyebutkan bahwa luas baku lahan sawah (LBS) di wilayah Kota Bandar Lampung saat ini mencapai 466,8 hektar yang tersebar di 10 kecamatan.

Meskipun tergolong kecil dibandingkan daerah lain di Provinsi Lampung, pemerintah tetap berupaya mempertahankan lahan tersebut sebagai bagian dari program nasional Swasembada Pangan.

Dedeh menjelaskan, berdasarkan SK Menteri ATR/BPN tentang luas baku lahan sawah nasional, Kota Bandar Lampung memiliki dua kategori lahan sawah, yakni irigasi dan tadah hujan.

Kecamatan Rajabasa menjadi wilayah dengan area pertanian terbesar, dengan rincian lahan irigasi seluas 124,186 hektar dan lahan tadah hujan 37,14 hektar, sehingga total mencapai 223,14 hektar.

“Memang Bandar Lampung termasuk yang paling sedikit luas lahan pertaniannya dibandingkan 14 kabupaten/kota lainnya. Tapi kalau sampai lahan ini hilang, itu akan mempengaruhi nilai total produksi panen padi di tingkat provinsi,” ujar Dedeh, Selasa (7/10/2025).

Ia menambahkan, meskipun lahan pertanian di kota terbatas, pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) sebagaimana diatur dalam RTRW daerah.

Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang menambah luas LP2B hingga 87 persen dari luas eksisting berdasarkan keputusan menteri terbaru.

“Di satu sisi lahan itu milik masyarakat, tapi di sisi lain kita harus menjaga keberlanjutan sawah karena ini bagian dari program Presiden RI untuk menjaga swasembada pangan,” jelasnya.

Selain fokus menjaga lahan sawah, Dinas Pertanian juga mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan sayuran. Program ini dijalankan dengan sistem hidroponik dan akuaponik, sebagai langkah antisipasi terhadap inflasi pangan.

"Ketahanan pangan itu tidak hanya soal beras, tapi juga bagaimana kita mengendalikan inflasi. Komoditas seperti cabai merah dan bawang merah merupakan penyumbang inflasi terbesar. Jadi kalau masyarakat bisa menanam sendiri, itu bisa membantu stabilitas harga,” ungkap Dedeh.

Dinas Pertanian juga bekerja sama dengan sejumlah Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) di seluruh kecamatan. Saat ini terdapat 6 Gapoktan, 80 kelompok tani, dan 51 KWT yang aktif berpartisipasi dalam berbagai program pertanian perkotaan.

Selain menekan inflasi, upaya pengembangan tanaman cabai dan bawang juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani. Dedeh mencontohkan, sebagian hasil panen bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, sementara sisanya dijual untuk menambah penghasilan.

“Kalau pendapatan petani meningkat, itu akan berpengaruh pada perputaran ekonomi di masyarakat. Efeknya bisa seperti domino dari peningkatan produksi, konsumsi rumah tangga, sampai stabilisasi harga pangan,” tambahnya.

Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap strategi ini dapat menjaga keseimbangan antara ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi, tanpa mengorbankan keberadaan lahan pertanian yang tersisa di tengah pesatnya urbanisasi kota. (*)