Kupastuntas.co, Lampung Barat - Puluhan desa di Kabupaten Lampung Barat hingga kini masih hidup tanpa sinyal. Warga kesulitan berkomunikasi, mengakses internet, bahkan terhambat dalam memasarkan hasil pertanian karena belum tersentuh jaringan digital.

Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengambil langkah cepat dengan mengajukan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI).

Permohonan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, dalam audiensi bersama jajaran Komdigi RI di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Pertemuan itu menjadi upaya nyata pemerintah daerah memperjuangkan pemerataan akses komunikasi hingga ke pelosok terpencil.

Bupati Parosil menegaskan, keterbatasan jaringan bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan hambatan besar bagi kemajuan masyarakat desa.

"Banyak warga kami yang kesulitan menjual hasil tani karena tidak tahu harga pasar, bahkan tidak bisa mengakses layanan publik secara digital,” kata Parosil.

Ia menjelaskan, hingga kini masih banyak wilayah di Lampung Barat yang masuk kategori blank spot atau tidak terjangkau sinyal telekomunikasi. Kondisi geografis berupa perbukitan dan lembah membuat banyak pekon (desa) tidak bisa menikmati jaringan seluler maupun internet.

Sebagai langkah awal, Pemkab Lampung Barat mengusulkan pembangunan menara BTS di lima titik prioritas yang menjadi daerah paling sulit sinyal.

Lokasi itu antara lain di Pekon Lombok, Kecamatan Lumbok Seminung; Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit; Pekon Batu Api, Kecamatan Pagar Dewa; Pekon Tribudisukur, Kecamatan Kebun Tebu; dan Pekon Banding Agung, Kecamatan Suoh.

Lima pekon tersebut selama ini menjadi wilayah yang paling terisolasi secara digital. Warga harus menempuh jarak beberapa kilometer hanya untuk mendapatkan sinyal telepon.

"Kadang masyarakat harus naik ke bukit untuk mengirim pesan atau menelepon. Ini menjadi keprihatinan kita bersama,” ujar Parosil.

Audiensi dengan Komdigi RI diterima langsung oleh Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik, Arnanto Nurprabowo, bersama jajaran teknis dari berbagai unit seperti Noor Iza, Tita Ayuditya Surya, serta perwakilan BAKTI Kominfo Satya Nugraha Adikara dan Nanang.

Dari pihak Pemkab Lampung Barat turut hadir Kepala Dinas Kominfo Burlianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maidar, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Yudha Setiawan, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Andilya.

Dalam pemaparannya, Bupati Parosil menekankan bahwa pembangunan BTS akan membawa dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi petani, pelaku UMKM, dan pelajar di wilayah pedesaan.

"Kita ingin semua warga, termasuk di pelosok, bisa menikmati manfaat digitalisasi. Mereka berhak mendapatkan akses informasi, peluang ekonomi, dan pembelajaran daring sebagaimana masyarakat di kota,” ujarnya.

Parosil menambahkan, Lampung Barat memiliki banyak potensi unggulan, mulai dari hasil kopi, wisata alam, hingga produk UMKM, yang bisa dikenal lebih luas apabila didukung konektivitas digital yang baik.

Sebagai kabupaten dengan predikat Literasi, Konservasi, dan Tangguh Bencana, Lampung Barat juga membutuhkan jaringan komunikasi yang kuat untuk mendukung literasi digital dan sistem peringatan dini bencana.

Dalam pertemuan itu, Pemkab Lampung Barat menyampaikan tiga tujuan utama audiensi. Pertama, menyinergikan program pembangunan TIK daerah dengan kebijakan nasional.

Kedua, meminta bantuan pembangunan infrastruktur digital seperti BTS, jaringan internet desa, dan akses satelit. Ketiga, mengusulkan dukungan pelatihan literasi digital serta keamanan siber bagi masyarakat.

Berdasarkan data Diskominfo Lampung Barat, dari total 131 pekon dan 5 kelurahan, baru 29 desa yang sudah memiliki akses internet. Artinya, masih ada 102 desa lainnya yang belum tersentuh jaringan.

Pemkab berharap melalui dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital, persoalan keterisolasian sinyal di Lampung Barat bisa segera diatasi agar seluruh desa dapat terhubung dan ikut dalam arus utama digitalisasi nasional.

"Pemerataan akses komunikasi bukan hanya soal jaringan, tapi soal keadilan pembangunan. Kami ingin warga di pelosok Lampung Barat juga merasakan kemajuan yang sama,” tegas Parosil Mabsus. (*)