Kupastuntas.co, Metro - Masyarakat Kota Metro diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan digital, menyusul informasi bahwa nomor telepon pribadi Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini diduga telah diretas oleh pihak tidak bertanggung jawab. 

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Maisyaroh, ajudan pribadi Ketua DPRD Kota Metro, yang menegaskan bahwa nomor milik Ria Hartini kini tidak lagi berada dalam kendali pemilik sah. 

Maisyaroh meminta masyarakat, rekan sejawat, serta para pejabat daerah untuk tidak menanggapi pesan, panggilan, atau permintaan apapun yang mengatasnamakan Ketua DPRD.

"Atas nama pribadi dan mewakili Ibu Ria Hartini, kami menyampaikan bahwa nomor pribadi beliau diduga mengalami peretasan. Kami mohon kepada seluruh masyarakat dan koleganya untuk tidak merespon atau memberikan data apapun jika ada permintaan yang berasal dari nomor tersebut,” kata ujar Maisyaroh, dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025). 

Kasus peretasan ini diduga bukan sekadar gangguan teknis, melainkan upaya penipuan yang memanfaatkan nama pejabat publik.

Modus serupa kerap dilakukan dengan mengirim pesan mendesak, meminta bantuan finansial, hingga memancing penerima untuk mengirim kode verifikasi (OTP) atau tautan berbahaya.

Dirinya menjelaskan bahwa terdapat beberapa kontak terdekat Ria Hartini sempat menerima pesan mencurigakan dari nomor tersebut. Pesan itu dikemas secara sopan dan meyakinkan, seolah dikirim langsung oleh Ria.

Kini tim keamanan digital DPRD Metro bersama operator telekomunikasi terkait tengah melakukan pelacakan dan pemulihan terhadap nomor yang diretas.

Langkah ini diambil untuk memastikan agar tidak terjadi penyalahgunaan lebih jauh yang berpotensi merugikan masyarakat maupun mencoreng nama baik pejabat legislatif tersebut.

Kejadian ini menjadi peringatan serius bagi para pejabat publik, tokoh masyarakat, dan warga umum untuk memperketat keamanan digital.

Penggunaan kata sandi yang kuat, aktivasi fitur keamanan ganda (two-factor authentication), serta kehati-hatian dalam menekan tautan atau membagikan data pribadi menjadi langkah wajib di era komunikasi daring saat ini.

Kejadian ini menambah daftar panjang serangan digital terhadap pejabat publik di Indonesia. Di tengah meningkatnya aktivitas politik dan komunikasi digital, insiden ini sekaligus menjadi peringatan keras akan pentingnya keamanan siber di ranah pemerintahan daerah. (*)