Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya mendukung langkah pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Lampung.

Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung Ade Utami Ibnu, menyampaikan terdapat dua anggota Fraksi PKS yang memimpin dua panitia khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.

Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS dalam dua pansus strategis tersebut merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan pembenahan BUMD berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kami ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” kata Ade saat dikonfirmasi, Selasa (21/10/2025).

Ia menilai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait BUMD harus menjadi momentum memperbaiki manajemen dan memperkuat fungsi ekonomi daerah.

“BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga harus produktif, menghasilkan keuntungan bagi pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Ade menekankan bahwa setiap pembahasan Raperda harus berlandaskan prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Pembenahan ini bukan sekadar reformasi struktur, tetapi juga penajaman fungsi ekonomi daerah,” tambahnya.

Fraksi PKS menilai momentum pembahasan Raperda BUMD saat ini penting untuk memperkuat posisi ekonomi Lampung, terutama melalui kolaborasi dan efisiensi antar-BUMD di tingkat provinsi maupun antarprovinsi.

“Setiap potensi kerja sama antar-BUMD, baik di dalam maupun luar daerah, harus dikaji secara matang dengan orientasi memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan kesejahteraan rakyat,” jelas Ade.

Ia menegaskan, Fraksi PKS akan terus mengawal agar seluruh BUMD di bawah kepemimpinan Gubernur Mirza menjadi entitas yang sehat, transparan, dan produktif.

“Kepemimpinan Gubernur Mirza adalah peluang untuk menghadirkan tata kelola BUMD yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat. Fraksi PKS akan terus berada di garda depan untuk memastikan BUMD Lampung menjadi instrumen pembangunan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)