• Kamis, 23 Oktober 2025

APINDO: Direksi Baru BUMD Harus Benahi Tata Kelola Agar Bisa Mandiri Tanpa Suntikan APBD

Rabu, 22 Oktober 2025 - 14.34 WIB
11

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung, Ary Meizari Alfian. Foto: Ist

Sri

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama (LJU) milik Pemerintah Provinsi Lampung kini dituntut untuk bisa mandiri tanpa lagi bergantung pada suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Lampung, Ary Meizari Alfian, menilai direksi baru kedua BUMD tersebut harus mampu bekerja secara profesional untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung.

“BUMD itu sebenarnya punya privilege atau hak istimewa dibandingkan badan usaha lain, terutama swasta, karena membawa nama pemerintah daerah. Hal itu bisa dimanfaatkan sebagai akses dan peluang yang lebih luas, baik dalam kerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta,” ujar Ary, Rabu (22/10/2025).

Menurutnya, peluang bisnis bagi BUMD terbuka di berbagai sektor, mulai dari mengikuti tender proyek di BUMN, BUMD lain, hingga perusahaan swasta. Namun, hal tersebut hanya bisa dicapai jika tata kelola dan manajemen perusahaan dibenahi dengan baik.

“Yang harus dilakukan direksi baru adalah membenahi administrasi dan seluruh tata kelola di masing-masing BUMD. Kalau manajemennya tertata, peluang untuk berkembang terbuka lebar,” katanya.

Ary menilai, keputusan Pemprov Lampung untuk tidak lagi memberikan penyertaan modal bisa dimaklumi, mengingat selama ini dana dan fasilitas yang diberikan tidak menghasilkan kinerja sesuai harapan.

“Mungkin pemerintah sekarang lebih berhati-hati mengalokasikan dana. Sebab, selama ini sudah diberikan modal dan fasilitas, tapi hasilnya tidak optimal karena pengelolaan yang kurang profesional,” terangnya.

Ia mencontohkan, PT Lampung Jasa Utama (LJU) yang pernah mendapatkan bantuan 42 unit bus dari pemerintah, namun justru mengalami kerugian.

“Padahal, ada pelaku usaha swasta yang hanya punya dua unit bus saja bisa berkembang jadi puluhan unit. Jadi, ini bukan soal fasilitas, tapi soal tata kelola dan strategi bisnis,” tegasnya.

Ary optimistis, jika direksi baru mampu menjalankan usaha dengan serius dan memanfaatkan aset yang dimiliki secara produktif, maka BUMD dapat kembali tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

“BUMD itu punya banyak aset yang bisa dikelola dan dikembangkan. Kalau itu digarap dengan benar, saya yakin mereka bisa bertahan dan bahkan bersaing dengan sektor swasta,” pungkasnya. (*)