Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Komisi III DPRD Provinsi Lampung menyoroti mandeknya dana Participating Interest (PI) 10 persen oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Lampung Energi Berjaya (LEB) dari pengelolaan minyak dan gas bumi (migas) di wilayah Lampung, imbas kasus dugaan korupsi yang saat ini masih menggantung.

Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, meminta pemerintah provinsi untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, baik pajak maupun nonpajak, termasuk dana bagi hasil PI migas.

“Potensi PAD harus dioptimalkan untuk menutup kemungkinan defisit, baik tahun ini maupun di masa mendatang. Salah satu sumber penting yang perlu diperjuangkan adalah dana bagi hasil PI 10 persen dari pengelolaan migas di Lampung Timur,” tegas Munir.

Ia mengungkapkan, Pemprov Lampung melalui BUMD baru satu kali menerima dana PI, yakni pada tahun 2023 dengan nilai sekitar Rp140 miliar yang telah masuk ke kas daerah.

“Kami berharap perbaikan pipa migas yang rusak bisa segera diselesaikan agar pada tahun 2026 Pemprov Lampung kembali bisa memperoleh dana PI,” tambahnya.

Munir juga menyoroti perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2025 yang menggantikan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang penawaran partisipasi interes 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

“Dalam aturan baru itu ditegaskan bahwa penampung atau pengelola dana PI harus BUMD yang diatur melalui peraturan daerah yang ditetapkan oleh gubernur. Karena itu, PT LEB perlu segera berbenah dan kembali fokus agar bisa menjadi pengelola yang aktif dan profesional,” ujarnya.

Munir menekankan bahwa peran PT LEB sangat strategis dalam menopang pendapatan daerah dari sektor energi. Ia mendorong agar BUMD tersebut tidak hanya menunggu, tetapi juga proaktif menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pihak operator migas.

“PT LEB harus move on dan kembali on the track agar dana PI bisa kembali masuk dan memberikan kontribusi nyata bagi Lampung,” pungkasnya.

Dari sisi lain, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Lampung, Mulyadi Irsan, menjelaskan bahwa dana PI merupakan hasil perhitungan dari pihak PT Pertamina Hulu Energi Offshore South East Sumatera (PHE OSES). Namun, pada tahun 2024 dana tersebut tidak dapat disalurkan karena sektor hulu migas mengalami kerugian.

“Harapan kami, pada tahun 2025 kondisi keuangan sektor migas bisa membaik sehingga PT Lampung Jaya Utama (LJU) dan PT LEB dapat kembali memperoleh bagi hasil dari PI,” ujar Mulyadi, Kamis (23/10/2025). (*)