Kupastuntas.co, Metro - Anggota Komisi I DPRD Kota Metro, Basuki, mendorong langkah inovatif untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembangunan sirkuit balap dan pengembangan ekosistem otomotif.

Menurut Basuki, kota yang kecil dan padat fungsi seperti Metro harus berani melampaui strategi konvensional yang selama ini hanya mengandalkan pajak dan retribusi.

“Jangan hanya berkutat di bidang pajak retribusi saja. Kota Metro hanya terdiri atas 5 kecamatan dan 22 kelurahan, ruang fiskal kita terbatas, sehingga kita wajib berpikir kreatif mencari sumber PAD baru,” kata Basuki dalam pernyataannya kepada wartawan, Jum'at (24/10/2025).

Data administrasi menunjukkan, Metro memang memiliki struktur pemerintahan yang kompak yakni 5 kecamatan dan 22 kelurahan, kondisi yang menurutnya menuntut strategi fiskal yang berbeda.

Pria yang merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menilai bahwa sirkuit bukan sekadar fasilitas olahraga, itu merupakan pusat ekonomi terintegrasi.

"Jika dirancang serius, sirkuit bisa menjadi magnet acara otomotif, arena pelatihan teknis, pusat ritel dan jasa otomotif, hingga pemicu tumbuhnya sektor pariwisata dan hospitality lokal," ungkapnya.

 "Pengembangan iklim otomotif dapat menjadi solusi peningkatan PAD tanpa membebani APBD. Tentunya ini menekankan skema investasi melalui kemitraan dengan lembaga internasional atau perusahaan multinasional," imbuhnya.

Usulan ini menempatkan pembangunan sirkuit sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber PAD sekaligus merupakan langkah mencari pemasukan non-pajak lewat event, sponsorship, penggunaan fasilitas, dan aktivitas ekonomi penunjang yang berulang.

Salah satu poin yang terus diulang Basuki adalah tanpa membebani APBD. Ia menyarankan pemerintah kota membidik pola kerjasama publik-swasta (PPP) dan investor asing atau multinasional yang berminat menanam modal, sekaligus melakukan transfer teknologi dan kapabilitas manajerial.

"Proyek infrastruktur besar yang berstatus investasi swasta tetap bisa menuntut kompensasi. Harus ada jaminan lahan, kemudahan perizinan, subsidi layanan dasar, atau dukungan infrastruktur pendukung meliputi akses jalan, listrik dan air. Semua itu bisa berimplikasi biaya tidak langsung bagi pemerintah daerah jika tidak dirancang kontrak yang ketat sejak awal," bebernya.

Anggota DPRD Kota Metro dari Dapil Metro Timur itu juga mengingatkan, meskipun memberikan dukungan penuh terhadap solusi menghadirkan sirkuit balap di kota Metro, namun masih memerlukan serangkaian langkah sebelum eksekusi.

"Masih diperlukan studi kelayakan ekonomi, proyeksi PAD realistis, analisis break-even, dan skenario permintaan pasar otomotif regional dan nasional. Kemudian analisis dampak lingkungan dan sosial, lalu kebisingan, polusi, lalu lintas, dan perubahan fungsi lahan harus dipetakan dan dimitigasi," tuturnya.

Basuki juga menerangkan rancangan skema PPP yang kuat, jangka waktu konsesi, pembagian risiko, mekanisme audit, jaminan pelayanan publik, dan klausul pemutusan kontrak bila investor abai. Pemetaan lahan strategis, seperti lokasi sirkuit harus mempertimbangkan aksesibilitas, minim konflik fungsi lahan, dan dampak terhadap permukiman.

"Sangat diperlukan sosialisasi publik yang melibatkan masyarakat, LSM lingkungan, pelaku usaha lokal, dan forum publik serta media agar proyek tidak didorong tanpa legitimasi sosial. Tanpa langkah-langkah tersebut, proyek walau dibiayai pihak ketiga tetap berisiko meninggalkan fasilitas yang tidak produktif, ketimpangan manfaat, dan potensi masalah anggaran tersembunyi," jelasnya lagi.

Jika lolos uji kelayakan, sirkuit berpotensi menghasilkan beberapa sumber PAD baru mulai dari retribusi penyelenggaraan event, sewa fasilitas, pajak hotel/restoran dari wisatawan, lapangan kerja jasa teknis, dan multiplier effect usaha lokal.

Namun potensi itu tidak otomatis, butuh manajemen profesional, pemasaran agresif untuk menarik event nasional/internasional, dan ekosistem pendukung seperti hotel, transportasi, service center otomotif.

"Jika kedepannya solusi yang ditawarkan itu menjadi rencana, tentu ini juga akan diuji oleh dinamika politik. Kami mendorong agar pemerintah daerah aktif mencari jalur, bukan hanya wacana, melainkan langkah teknis. Menyusun tim lintas OPD dan libatkan pihak eksternal, membuka komunikasi dengan calon investor, serta memulai kajian kelayakan dalam kerangka waktu jelas," paparnya.

Usulan untuk menjadikan sirkuit balap sebagai bagian strategi diversifikasi PAD di Kota Metro adalah gagasan yang menjanjikan bila direncanakan dengan matang dan dikawal ketat. Di tengah keterbatasan wilayah administratif Metro, inovasi fiskal menjadi kebutuhan, namun bukan alasan mengabaikan tata kelola, dampak sosial-lingkungan, dan prioritas publik.

"Sekarang waktunya pemerintah daerah mencari jalurnya, berinovasi tanpa membebani APBD dan mampu menjadi sumber PAD baru.” tandasnya. (*)