Kupastuntas.co, Metro - Pemerintah Kota Metro mulai merumuskan arah kebijakan anggaran 2026 dengan semangat baru, yaitu efisiensi tanpa luka. Hal tersebut ditegaskan Wakil Walikota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, saat dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).

Ia menyebutkan bahwa langkah penghematan tidak akan menyentuh pelayanan publik maupun nilai-nilai budaya yang menjadi identitas daerah. Menurutnya, efisiensi harus dimaknai sebagai disiplin tata kelola, bukan pemangkasan yang membabi buta.

"Kita hemat di cara kerja, bukan memangkas layanan. Disiplin proses dan standarisasi belanja akan memberi ruang fiskal tanpa menurunkan mutu pelayanan,” kata Rafieq.

Kebijakan efisiensi tersebut berangkat dari kebutuhan untuk menata kembali perilaku belanja pemerintah daerah. Metro akan mengedepankan prinsip no cost sebagai langkah pertama, dan lowest cost sebagai alternatif kedua.

Fokusnya adalah pembenahan dari hulu, menggabungkan rapat yang tumpang tindih, mendorong rapat rutin dilakukan secara daring, memperkuat sistem paperless dan tanda tangan elektronik, serta menerapkan pengendalian konsumsi berbasis data kehadiran riil (RSVP).

"Kita rapikan frekuensi, standarkan paket, dan berhenti membeli hal yang tidak dipakai. Hemat itu soal disiplin, bukan sekadar angka,” ucapnya.

Ia mengatakan, langkah tersebut sejalan dengan pedoman penyusunan APBD 2026 yang menuntut pemerintah daerah beradaptasi terhadap efisiensi fiskal nasional tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Di tengah kebijakan penghematan itu, Rafieq menegaskan satu hal yang tidak akan disentuh, yaitu jamuan tamu kedinasan. Dalam budaya Lampung, penerimaan tamu merupakan simbol kehormatan yang dikenal dengan istilah nemui nyimah, atau falsafah keramahan, kedermawanan, dan kesantunan dalam menyambut tamu.

"Nemui nyimah itu martabat. Konsumsi untuk menyambut tamu tetap kita jaga. Efisiensi diarahkan ke konsumsi internal pegawai dan pola kerja sehari-hari,” ungkapnya.

Dengan demikian, efisiensi diarahkan agar tidak menggerus citra budaya yang menjadi bagian dari wajah Kota Metro sebagai kota pendidikan dan peradaban.

Di sisi lain, pemerintah kota juga mulai memperkuat efisiensi pengadaan barang dan jasa. Konsolidasi kebutuhan lintas OPD dan pemanfaatan e-catalog menjadi dua strategi utama untuk menekan harga tanpa menurunkan kualitas.

Rafieq juga menekankan pentingnya penggunaan spesifikasi fungsional dibanding merek, agar kompetisi harga lebih terbuka dan transparan.

"Arah ini selaras dengan kebijakan nasional Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang mendorong produk UMK dan koperasi masuk ke rantai belanja pemerintah. Barang yang sama, harga terbaik, dan sebisa mungkin produk dalam negeri serta UMK,” tutur Rafieq.

Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mengefisienkan belanja, tetapi juga menguatkan daya saing ekonomi lokal.

Rafieq bahkan menyoroti pentingnya perubahan paradigma dalam investasi barang modal. Pemerintah kota akan mengadopsi pendekatan Total Cost of Ownership (TCO) — menilai biaya sepanjang umur aset, bukan sekadar harga beli di awal.

"Yang murah di awal belum tentu murah sepanjang umur pakai. Kita ukur energi, perawatan, dan masa pakai. Itulah hemat yang sesungguhnya,” tegasnya.

Pendekatan ini dinilai lebih berkelanjutan dan mampu menekan biaya perawatan di masa depan, sekaligus mendorong efisiensi energi serta pemanfaatan aset secara optimal.

Wakil wali kota itu juga memastikan kebijakan efisiensi tidak akan menyingkirkan kelompok rentan. Program jaminan kesehatan daerah, misalnya, akan difokuskan pada warga miskin dan rentan mulai dari kelompok Desil 1–5, sesuai arahan kebijakan nasional.

"Supaya tepat sasaran, pembiayaan kesehatan dari daerah kita arahkan untuk Desil 1–5. Di luar itu, pendekatannya berbeda,” bebernya.

Langkah ini diambil agar setiap rupiah dari anggaran publik benar-benar bekerja untuk masyarakat yang paling membutuhkan.

Rafieq menekankan bahwa mesin utama efisiensi bukanlah penghematan semata, melainkan tata kelola digital yang terukur dan transparan. Ia menyebut standarisasi spesifikasi, konsolidasi kontrak, serta penguatan audit berbasis data sebagai tiga pilar penting.

"Begitu perilaku belanja tertib, spesifikasi seragam, paket terukur, dan semua tersimpan digital, harga menjadi transparan dan ruang pemborosan hilang dengan sendirinya,” jelasnya.

Bagi Rafieq, efisiensi bukan hanya mandat fiskal, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada warga. Kebijakan ini, jika dijalankan konsisten, bisa menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan penghormatan budaya serta keberpihakan pada masyarakat bawah.

"Metro mencoba menunjukkan bahwa efisiensi tidak harus melukai pelayanan, dan hemat tidak harus menghapus kehormatan. Kami ingin warga merasakan bahwa setiap rupiah bekerja untuk mereka. Efisiensi itu bukan pemotongan layanan, melainkan memastikan layanan hadir lebih presisi,” tandasnya.

Efisiensi tanpa luka versi Rafieq bukan sekadar strategi angka, melainkan cara menjaga martabat birokrasi di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih, disiplin, dan manusiawi. (*)