‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kinerja APBN Regional Lampung sampai dengan 30 September 2025 melanjutkan tren kinerja yang positif. Penerimaan negara terakselerasi terutama akibat lonjakan Bea Keluar.

‎Di sisi lain, belanja negara dikelola secara lebih efisien dan mencatat percepatan penyaluran pada komponen DBH, DAU, serta DAK Non Fisik.

‎Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Purwadhi Adhiputranto, mengatakan pendapatan negara terkumpul sebesar Rp7.985.38 miliar atau 71,68 persen dari target APBN meningkat 11.99 persen (yoy).

Kinerja ini terutama didorong oleh penerimaan perpajakan yang tumbuh 12,97 persen (yoy), khususnya dari pajak perdagangan intemasional yang naik 174,60 persen (yoy), dengan kontribusi utama dan Bea Keluar.

‎"Selain itu, PNBP tumbuh positif sebesar 7.13 persen (yoy), didukung PNBP lainnya dan pendapatan BLU," jelasnya.

‎Sementara itu realisasi belanja negara sebesar Rp23.092,24 M, tercapai 71,93 persen dari pagu, terkontraksi 6,04 persen (yoy).

Kondisi tersebut mencerminkan pergeseran prioritas belanja yang tercermin pada perlambatan belanja pemerintah pusat sebesar 17,89 persen (yoy) terutama pada belanja barang dan belanja modal yang terkontraksi masing-masing -38.77 persen (yoy) dan -35.69 persen (yoy).

‎"Transfer Ke Daerah juga terkontraksi sebesar -1,29 persen (yoy) akibat penurunan di sebagian komponen yaitu Belanja DAK Fisik, Insentif Fiskal. dan Dana Desa," jelasnya.

‎Defisit anggaran regional Lampung hingga 30 September 2025 tercatat sebesar Rp15.106,86 miliar, menyempit sebesar 13,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Defisit yang lebih terkendali ini mencerminkan optimalisasi penerimaan, disertai pengelolaan belanja negara yang lebih efisien Strategi defisit menunjukkan bahwa APBN tetap berperan sebagai peredam gejolak atas dampak ketidakpastian perekonomian global untuk menjaga daya beli masyarakat.

‎"Belanja sosial dari pusat di regional Lampung terus memainkan peran penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah," jelasnya.

‎Selama periode Januari 2020 hingga September 2025, total bansos yang telah disalurkan ke Provinsi Lampung mencapai Rp22,96 triliun., ‎mencakup berbagai program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Prakerja, dan Bantuan Kuota Internet.

‎"Realisasi bantuan ini mendukung penurunan tingkat kemiskinan Lampung dari 12,76 persen pada September 2020 menjadi 10,00 persen pada Maret 2025 serta penurunan kemiskinan ekstrem dari 1,32 persen di 2023 menjadi 0,90 persen di 2024," katanya.

‎Kemudian Kabupaten dengan realisasi bantuan sosial tertinggi antara lain Lampung Tengah 11.57 persen, Lampung Utara 10.76 persen dan Lampung Timur 10,25 persen menunjukkan pemerataan manfaat bansos hingga ke wilayah pedesaan penopang ekonomi Dengan sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah.

‎"Belanja sosial APBN terbukti menjadi instrumen efektif untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Lampung dan mempercepat pencapaian target pengentasan kemiskinan," tutupnya. (*)