Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Lampung Barat memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 sebesar Rp941,7 miliar, atau turun sekitar Rp166 miliar dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp1,107 triliun.

Penurunan signifikan ini menjadi sorotan utama Bupati Parosil Mabsus saat menyampaikan nota pengantar Rancangan APBD 2026 dalam rapat paripurna di gedung DPRD setempat, Selasa (4/11/2025).

Parosil menegaskan, penurunan tersebut harus disikapi dengan langkah strategis, efisien, dan berbasis skala prioritas agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin sempit.

Menurutnya, kondisi ini menuntut seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih cermat dalam menyusun program dan kegiatan, sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Penurunan APBD bukan alasan untuk menurunkan semangat kerja. Justru ini momentum untuk memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan tepat sasaran,” tegas Parosil dalam pidatonya.

Ia menjelaskan, proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 mencapai Rp941,7 miliar, yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp59,2 miliar, pendapatan transfer Rp842,5 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp20 miliar lebih.

Dibandingkan tahun 2025, pendapatan transfer mengalami penurunan paling tajam, yakni sekitar Rp175,3 miliar. Hal ini disebabkan berkurangnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, terutama dana alokasi umum dan dana bagi hasil.

Sementara dari sisi belanja, total belanja daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp954,2 miliar, turun Rp150,5 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,104 triliun.

Dari jumlah tersebut, belanja operasi mencapai Rp918,9 miliar, belanja modal Rp35,3 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp50 juta. Adapun belanja transfer kepada desa mencapai Rp132,4 miliar.

Parosil mengakui, penurunan terbesar terjadi pada pos belanja modal yang turun drastis hingga Rp77,7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, ruang untuk pembangunan infrastruktur fisik akan semakin terbatas.

“Kita harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Tidak semua usulan dapat diakomodasi, sehingga efisiensi menjadi kunci,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program pelayanan publik dan pembangunan ekonomi masyarakat, meski dengan anggaran yang lebih kecil. Dalam RAPBD 2026, sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur dasar masih menjadi prioritas utama Pemkab Lampung Barat.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan fokus meningkatkan kinerja PAD melalui optimalisasi potensi retribusi, pajak daerah, dan pengelolaan aset. “Setiap OPD harus mampu mencari solusi kreatif agar tidak bergantung penuh pada dana transfer pusat. Kemandirian fiskal daerah harus mulai kita bangun,” kata Parosil.

Ia meminta jajaran perangkat daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja 2025 agar menjadi dasar penyusunan anggaran yang lebih realistis di 2026.

Dalam kesempatan itu, Parosil juga menegaskan pentingnya disiplin anggaran dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus selaras dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. “Jangan sampai ada program yang mubazir. Anggaran kita terbatas, maka fokus kita harus pada yang memberi manfaat langsung bagi rakyat,” tegasnya.

Parosil menuturkan, penurunan APBD juga menjadi cermin kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih, sehingga berdampak pada besaran transfer ke daerah.

Ia berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat bekerja sama membahas RAPBD 2026 dengan semangat gotong royong dan komitmen membangun Lampung Barat.

“Persoalan keterbatasan anggaran tidak boleh memadamkan semangat membangun. Yang penting adalah kesungguhan kita mengelola potensi daerah dengan bijak,” kata Parosil.

Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial yang memimpin sidang paripurna menyambut baik nota pengantar RAPBD 2026 tersebut dan menegaskan akan segera membahasnya dalam rapat komisi bersama TAPD.

Menurut Edi, efisiensi anggaran menjadi keharusan, namun pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Sidang paripurna tersebut juga dihadiri seluruh jajaran Forkopimda, para kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Lampung Barat.

Parosil menutup penyampaiannya dengan mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menyikapi perubahan fiskal daerah.

“APBD 2026 bukan sekadar angka, tetapi cerminan komitmen kita menjaga kepercayaan publik. Mari kita jalankan dengan penuh tanggung jawab,” tutupnya. (*)