Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung pada Rabu, 5 November 2025, dalam rangka memperkuat upaya pencegahan korupsi di daerah melalui program Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan (Korsupgah).

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, menyambut baik agenda tersebut dan menilai kehadiran KPK menjadi langkah penting dalam memperkuat budaya integritas di kalangan pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif.

“Kunjungan KPK ini bagian dari pelaksanaan tugas mereka untuk memberikan pembinaan dan sosialisasi pencegahan korupsi kepada seluruh penyelenggara pemerintahan daerah. Kita menyambut positif, karena ini bentuk komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Garinca, Selasa (4/11/2025).

Menurutnya, salah satu fokus utama dalam kegiatan tersebut adalah mengingatkan para pejabat publik agar berhati-hati dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menegaskan pentingnya setiap keputusan anggaran berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas publik.

“Kita semua diingatkan agar lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran. Jangan ada ruang penyimpangan sekecil apa pun. Tujuannya jelas, agar pemerintahan di Lampung semakin akuntabel dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.

Garinca menambahkan, KPK juga dijadwalkan memberikan pengarahan khusus kepada unsur legislatif di DPRD Lampung. Sesi tersebut akan digelar secara terpisah dari kegiatan bersama kepala daerah dan pejabat eksekutif. “Informasinya, pengarahan untuk legislatif akan dilaksanakan tersendiri, tinggal menunggu jadwal resmi dari Sekretariat DPRD,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menyebut kegiatan Korsupgah akan berlangsung di Balai Keratun dan dihadiri oleh Gubernur Lampung, para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, serta unsur Forkopimda seperti Kajati dan Kapolda Lampung.

Ia menjelaskan, pembinaan dari KPK ini diharapkan dapat memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah, terutama di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. “Kita ingin seluruh perangkat daerah berkomitmen penuh untuk menjaga integritas dan memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Kunjungan KPK ke Lampung ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara lembaga antirasuah, pemerintah daerah, dan legislatif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. (*)