Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pergantian pimpinan di tubuh Kepolisian Daerah (Polda) Lampung memunculkan optimisme baru di tengah masyarakat.

Harapan besar kini tertuju kepada Kapolda Lampung yang baru, yang dikenal berpengalaman di bidang reserse dan investigasi, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri.

Untuk diketahui, Irjen Pol Helfi Assegaf ditunjuk menggantikan Irjen Pol Helmy Santika sebagai Kapolda Lampung. Rotasi tersebut tertuang dalam dua Surat Telegram Kapolri, masing-masing bernomor ST/2134/IX/KEP./2025 tertanggal 19 September 2025 dan ST/2192/IX/KEP./2025 tertanggal 24 September 2025.

Pengamat Hukum Universitas Lampung, Yusdiyanto menilai, kepemimpinan baru ini harus menjadi momentum memperbaiki wajah penegakan hukum dan meningkatkan kinerja kepolisian di Bumi Ruwa Jurai.

"Harapannya, Kapolda tidak hanya melanjutkan capaian yang sudah ada, tetapi membawa perubahan yang lebih substansial, terutama dalam membangun integritas, profesionalitas, dan keberanian melawan kejahatan yang selama ini sulit disentuh,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Selasa (04/11/2025).

Integritas dan Transparansi Jadi Pondasi Awal

Menurut Yusdiyanto, pembenahan paling mendasar yang perlu dilakukan Kapolda baru adalah memperkuat integritas internal di tubuh Polri.

Hal itu meliputi kepatuhan pada etika profesi, transparansi kinerja, dan komitmen antikorupsi di semua lini.

"Kepatuhan etika dan akuntabilitas adalah syarat utama agar Polri kembali dipercaya publik,” katanya.

Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan dalam setiap proses penyidikan. Polda Lampung perlu membuka akses informasi publik yang jelas terkait perkembangan kasus besar dan penggunaan anggaran, guna mencegah kecurigaan atau spekulasi.

Ia juga menekankan pentingnya sistem pengaduan yang efektif agar masyarakat bisa melaporkan pelanggaran tanpa takut diintimidasi.

Tegakkan Hukum Tanpa Tebang Pilih

Yusdiyanto menilai, Kapolda baru juga dituntut meningkatkan kualitas penegakan hukum agar benar-benar bebas dari intervensi.

"Penegakan hukum tidak boleh transaksional. Penyidikan harus cepat, sah, dan berbasis bukti kuat sesuai KUHAP,” ujarnya.

Fokus utama, lanjut dia, perlu diarahkan pada pemberantasan kejahatan ekonomi, korupsi, narkoba, dan kejahatan lingkungan yang sering kali melibatkan jaringan kuat.

"Keberanian pimpinan menjadi kunci. Kapolda harus mampu menembus tembok kekuasaan yang selama ini membuat mafia ekonomi atau penebang liar seolah kebal hukum,” tegasnya.

Perangi Kejahatan Jalanan dan Narkoba Secara Sistematis

Lampung dikenal sebagai wilayah dengan dinamika keamanan yang kompleks. Kasus begal, pencurian dengan kekerasan (Curas), dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) masih marak di sejumlah titik rawan.

Karena itu, lanjut Yusdiyanto, Kapolda baru perlu memperkuat strategi keamanan berbasis prediksi (predictive policing) dengan patroli permanen, pengawasan CCTV terintegrasi, dan peningkatan peran masyarakat dalam sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

Sementara itu, dalam perang melawan narkoba, Lampung yang menjadi pintu gerbang Sumatera–Jawa harus diperlakukan sebagai kawasan strategis.

"Penindakan tidak boleh berhenti di kurir. Polda harus fokus membongkar jaringan besar lintas provinsi, memperketat pengawasan di pelabuhan, jalur darat, dan udara,” ucapnya.

Yusdiyanto juga menekankan pentingnya sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga rehabilitasi agar penanganan narkoba tidak hanya pada aspek hukum, tapi juga sosial dan kesehatan.

Konflik Agraria dan Mafia Tanah Harus Ditangani Tegas

Masalah konflik agraria menjadi tantangan berat bagi Kapolda baru. Sengketa lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sering kali berujung kekerasan.

Yusdiyanto juga menegaskan pentingnya pendekatan yang adil, transparan, dan berpihak pada kebenaran hukum.

"Kapolda harus memastikan penyelesaian konflik tidak berhenti pada mediasi, tetapi diikuti dengan tindakan hukum tegas terhadap pihak yang menyerobot lahan atau menggunakan kekerasan, baik individu, kelompok, maupun korporasi besar,” katanya.

Bangun Sinergi Antarlembaga untuk Lampung yang Kondusif

Menurut Yusdiyanto, menjaga keamanan bukan tanggung jawab Polri semata, melainkan tugas bersama. Karena itu, Kapolda baru harus memperkuat kolaborasi antara Polri, TNI, dan Pemerintah Daerah, termasuk instansi lain seperti Kejaksaan, BPN, dan BNN.

"Sinergi kelembagaan menjadi kunci untuk menghadapi isu strategis seperti narkoba, konflik agraria, dan pengawasan proyek pembangunan. Kapolda harus menjadi motor koordinasi lintas sektor,” ujarnya.

Harapan Publik: Polri Kembali pada Esensinya, Melindungi dan Melayani

Masyarakat Lampung menaruh harapan besar agar pergantian kepemimpinan ini tidak sekadar seremonial, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata.

"Polri harus kembali pada esensinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Kapolda baru punya kesempatan besar untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi ini,” tutup Yusdiyanto. (*)