Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Lampung (Unila) guna memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintahan daerah. Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Penandatanganan kesepakatan bersama berlangsung di Ruang Sidang Senat Lantai 2 Gedung Rektorat Unila, Jumat (7/11/2025). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Tulang Bawang Barat Novriwan Jaya bersama jajaran pejabat tinggi daerah, serta Rektor Unila Prof Lusmeilia, Wakil Rektor II Prof. Dr. Ayi Achdiyat, Kepala Biro Perencanaan Dr. Budi Sutomo, serta sejumlah dekan fakultas di antaranya Dekan FKIP, Dekan Fakultas Kedokteran, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB).

Asisten I Sekretariat Daerah Tubaba, Untung Budiono, menjelaskan bahwa ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, juga mencakup perencanaan pembangunan strategis daerah, pengelolaan keuangan, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkab Tubaba untuk memanfaatkan potensi akademik Unila dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah yang berbasis riset dan inovasi.

“Kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan pemerintah daerah, sehingga hasil penelitian dan pengabdian dapat diterapkan langsung untuk kepentingan masyarakat,” ujar Untung Budiono.

Selain penguatan bidang pendidikan dan penelitian, kerja sama ini juga mencakup dukungan penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum, serta pengembangan kelembagaan pemerintahan guna memperkuat pelaksanaan otonomi daerah.

Pemkab Tubaba dan Unila juga sepakat untuk menyediakan dukungan sumber daya, tenaga ahli, serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan berbagai program bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kerja sama ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak,” tutupnya. (*)