‎Kupastuntas.co, Metro - Krisis air bersih kembali menimbulkan gejolak di tengah masyarakat Kota Metro. Kali ini, Organisasi Masyarakat (Ormas) Pasukan Elite Inti Rakyat (PETIR) Kota Metro angkat bicara menyoroti buruknya pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat, khususnya di Perumahan PNS 21C, Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, yang hingga hari ini warga kesulitan mendapatkan air.

‎Ketua Ormas Petir, Bayu Hendrik Fulama, dengan tegas meminta Wali Kota Metro turun tangan langsung dan mengevaluasi kinerja jajaran PDAM.

Bahkan, ia mendorong agar kepala PDAM saat ini diganti jika terbukti tidak mampu memberikan solusi permanen atas persoalan klasik tersebut.

‎“Persoalan air PDAM yang mati di perumahan PNS 21C, Yosomulyo itu sudah sering terjadi. Tapi selalu penanganannya sementara, tidak ada solusi konkret untuk mengatasi masalah tersebut,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).

‎Bayu menilai, respon PDAM selama ini sangat lambat dan cenderung hanya reaktif ketika tekanan publik meningkat.

a mencontohkan, laporan warga sering kali diabaikan, namun begitu keluhan masyarakat viral di media sosial atau diberitakan media massa, barulah petugas PDAM turun tangan.

‎"Setiap air mati, kami selalu melaporkan, namun tidak pernah ditanggapi. Tapi ketika masalah matinya air PDAM di perumahan kami viral di media, baru ditindaklanjuti. Masa iya, harus viral dulu baru ada tindakan. Ini menandakan sistem pelayanan mereka memang bermasalah,” tegasnya.

‎Menurut Bayu, gangguan distribusi air di Perumahan PNS bukan sekadar kendala teknis, melainkan mencerminkan lemahnya manajemen dan inovasi PDAM Metro dalam menjaga kontinuitas pelayanan publik.

‎“Jika memang penanggung jawab ada pada UPT PDAM, dan pihak PDAM tidak pernah bisa menuntaskan hal itu, kami mohon Pak Wali bisa mengevaluasinya. Bila perlu, diganti saja dengan pejabat yang sanggup berinovasi, agar masalah-masalah seperti ini tidak terus terulang,” katanya.

‎Ia menegaskan, air adalah hak dasar warga negara yang seharusnya tidak boleh terganggu hanya karena kelalaian atau lemahnya perencanaan teknis dari lembaga pengelola.

‎"Mohon Pak Wali untuk memberikan atensi serius terkait masalah ini. Jika air mati, masyarakat perumahan yang dirugikan. Karena air itu kebutuhan dasar bagi kami. Air mati, kami tetap diminta tagihan, sementara hak kami tidak dipenuhi, ini yang tidak adil," pungkasnya.

‎Sebelumnya, Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana mengaku telah menindaklanjuti persoalan tersebut dengan berkoordinasi langsung ke OPD terkait.

‎"Saya sudah berkoordinasi dengan OPD, dan hasil pengecekan di lapangan, penyebab suplay air PAM ke perumahan PNS saat ini ada kebocoran di depan rumah makan bengkel perut dan saat ini dalam perbaikan," bebernya.

‎"Jadi karena butuh waktu perbaikan beberapa hari, maka kami harapkan masyarakat bersabar hingga proses perbaikan selesai. Kami akan upayakan terus untuk pasokan air kembali normal," tandasnya.

‎Dalam catatan publik, persoalan air mati ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan seolah menjadi penyakit rutin yang tak kunjung sembuh.

Kegagalan PDAM dalam menjamin pelayanan dasar dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya sebagai perusahaan daerah yang bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat.

‎Jika hal ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap institusi daerah akan terus menurun. Kini, bola panas berada di tangan Wali Kota Metro.

Masyarakat menanti langkah tegas, apakah akan ada evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PDAM, atau justru persoalan ini akan kembali tenggelam seperti biasanya, sampai air mati lagi dan keluhan warga kembali viral di media sosial. (*)