Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini terlihat dari terus menurunnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) bantuan sosial tunai selama lima tahun terakhir.

Berdasarkan data Lampung Satu Data yang diakses Senin (17/11/2025), jumlah KPM PKH di Provinsi Lampung sejak 2020 hingga 2024 terus mengalami penurunan seiring membaiknya kondisi ekonomi masyarakat. Pada 2020 jumlah KPM PKH tercatat 471.520 keluarga, turun menjadi 465.475 keluarga pada 2021. Tahun 2022 jumlahnya kembali turun menjadi 434.653 keluarga, kemudian 414.075 keluarga pada 2023, dan pada 2024 menurun lagi menjadi 390.779 keluarga.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswarodi, menjelaskan indikator utama bagi KPM PKH untuk bisa tergraduasi dari program bantuan sosial adalah meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga. Kenaikan taraf hidup tersebut ditandai dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

Menurut Aswarodi, kebutuhan dasar tersebut meliputi pemenuhan makanan bergizi, pakaian layak, serta kondisi rumah tinggal yang memenuhi standar kelayakan. “Jadi rumahnya sudah tidak lagi berlantaikan tanah, tidak geribik, atapnya tidak ilalang, dan sudah permanen. Itu menjadi salah satu indikator bahwa mereka siap tergraduasi,” kata Aswarodi, Senin (17/11/2025).

Selain kebutuhan pokok, lanjutnya, kemampuan keluarga dalam membiayai pendidikan anak, mengakses layanan kesehatan, serta memiliki sanitasi rumah tangga yang baik juga menjadi faktor pendukung. KPM yang telah memiliki usaha sendiri atau pendapatan tetap juga dinilai telah mencapai kemandirian ekonomi.

Aswarodi memaparkan strategi Pemprov Lampung dalam meningkatkan jumlah KPM yang tergraduasi setiap tahun. Salah satunya, mendorong SDM PKH melakukan pendampingan intensif agar setiap pendamping mampu menggraduasi minimal 10 KPM per tahun. “Jika SDM PKH kita sekitar 1.600 orang, dikalikan 10, maka ada sekitar 16.000 KPM yang berpotensi tergraduasi setiap tahun,” ujarnya.

Dengan asumsi satu KPM terdiri dari tiga hingga empat jiwa, maka jumlah warga yang terdorong keluar dari garis kemiskinan dapat mencapai puluhan ribu. Aswarodi menyebut Gubernur Lampung menargetkan tingkat kemiskinan yang saat ini berada di kisaran 10 persen bisa turun menjadi 6 persen pada 2029. Strategi percepatan graduasi ini dinilai sebagai langkah efektif untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

“Graduasi ini sejalan dengan angka kemiskinan yang juga menurun. Kemarin Lampung Tengah menggraduasi sekitar 750-an KPM. Di daerah lain juga terjadi hal yang sama dengan jumlah bervariasi,” jelasnya. Sebagai bentuk motivasi, Gubernur memberikan apresiasi kepada SDM PKH berprestasi. “Salah satunya pendamping bernama Siti yang mampu menggraduasi hampir 70 KPM dan menerima penghargaan Rp5 juta. Peringkat kedua menggraduasi 34 KPM menerima Rp3 juta, dan peringkat ketiga menggraduasi 18 KPM juga mendapat apresiasi langsung,” ujarnya.

Aswarodi menambahkan, Dinas Sosial akan memantau setiap KPM yang tergraduasi agar tidak kembali masuk ke kategori desil 1 atau desil 2, mengingat mayoritas KPM berasal dari kelompok tersebut. “Kita ingin ketika mereka tergraduasi, mereka benar-benar keluar dari desil 1 dan 2. Kita awasi secara berkala dan berharap mereka bisa menjadi success story bagi KPM lainnya,” imbuhnya.

Khusus di Kabupaten Lampung Tengah, sebanyak 722 KPM PKH lulus graduasi mandiri atau keluar dari kepesertaan bantuan berdasarkan kemampuan mereka sendiri. Hal itu terungkap pada peringatan Hari Lahir Pasar Tradisional PKH yang dirangkai dengan Wisuda Penerima Manfaat PKH di Lapangan Dusun III, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, yang dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada Minggu (16/11/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa Lampung berada pada jalur yang tepat untuk menurunkan kemiskinan secara signifikan. Saat ini Lampung memiliki sekitar 900 ribu keluarga miskin dengan tingkat kemiskinan 8–10 persen dan kemiskinan ekstrem sekitar 80 ribu keluarga.

Rahmat menjelaskan, Lampung memiliki 1.900 pendamping PKH yang mendampingi 480 ribu KPM. “Jika satu pendamping bisa menggraduasi 10 keluarga setiap tahun, maka setiap tahun ada 20 ribu keluarga keluar dari kemiskinan. Dalam lima tahun berarti 100 ribu keluarga atau sekitar 300 ribu jiwa. Tahun 2029 tingkat kemiskinan Lampung bisa turun di bawah 6 persen. Ini sangat mungkin,” tegasnya.

Ia optimistis pada 2029 Lampung tidak lagi memiliki kemiskinan ekstrem. Gubernur juga menegaskan bahwa salah satu kebijakan pertamanya adalah menaikkan insentif pendamping PKH, menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan insentif tertinggi di Indonesia. “Insentif Rp500 ribu per bulan itu masih jauh lebih kecil dibanding manfaat ekonomi yang bisa dihasilkan jika pendamping berhasil mengeluarkan puluhan ribu keluarga dari kemiskinan,” ujarnya.

Gubernur mengapresiasi para pendamping PKH dan tim kabupaten yang berhasil menjadi pionir dalam penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem data tunggal yang menjadi rujukan seluruh program pemerintah. “Dengan DTSEN, bantuan tidak lagi berdasarkan kedekatan, tetapi berdasarkan data. Ini lompatan besar untuk memastikan program tepat sasaran,” katanya.

Ia juga meminta agar UMKM PKH, terutama yang sudah lulus graduasi, diprioritaskan memasok kebutuhan MBG dan dapur-dapur di Lampung Tengah. Pendamping diminta membuka akses pasar bagi usaha keluarga mandiri. “Fondasi pembangunan adalah keluarga yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Itu hanya bisa diwujudkan jika kita bergerak bersama memastikan program tepat sasaran dan pendamping bekerja sepenuh hati,” tutupnya. (*)

Berita ini telah terbit di SKH Kupas Tuntas edisi Selasa 18 November 2025 dengan judul “Angka Kemiskinan Lampung Turun Signifikan”