• Jumat, 28 November 2025

Bangun Kemandirian Pangan, Lampung Perkuat Fasilitas Pengolahan Padi di Desa

Jumat, 28 November 2025 - 14.35 WIB
6

Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto. Foto: Dok/kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis desa melalui program unggulan Desaku Maju yang menjadi prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menjawab berbagai persoalan ekonomi yang memang berakar di tingkat desa.

Menurut Anang, desa menyimpan potensi sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah. Karena itu, perbaikan ekonomi harus dimulai dari desa melalui penguatan ekosistem ekonomi setempat.

"Masalah-masalah itu ada di desa, sehingga harus diselesaikan dari desa pula, ujarnya saat dimintai keterangan, Jumat (28/11/2025).

Ia menegaskan bahwa Lampung merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional dari sektor pertanian.

Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat karena nilai tambahnya belum dinikmati langsung oleh petani.

"Selama ini PDRB hanya bicara angka, belum menyentuh langsung ke masyarakat. Tingkat pendapatan baru sekitar Rp51 juta per tahun atau sekitar 6 persen," kata Anang.

Pemprov melihat adanya kesalahan tata kelola, terutama pada mekanisme hilirisasi hasil pertanian. Salah satu contohnya adalah komoditas padi.

Selama ini petani menjual gabah langsung kepada pengusaha, kemudian gabah diproses menjadi beras di luar daerah dan akhirnya kembali dijual di Lampung dengan harga lebih tinggi.

"Ini membuat biaya menjadi high cost dan masyarakat justru membeli hasil pertanian sendiri dengan harga mahal," jelasnya.

Melalui program Desaku Maju, Pemprov mendorong hidupnya hilirisasi di tingkat desa dengan menghadirkan Rice Milling Unit (RMU) dan fasilitas pengering atau dryer.

"Nilai jual beras yang bisa mencapai Rp13.000–Rp15.000 per kilogram diharapkan meningkatkan pendapatan petani secara signifikan, dibandingkan harga gabah yang hanya sekitar Rp6.000 per kilogram," tuturnya.

Selain itu Pemprov Lampung juga memberikan bantuan pupuk organik cair (POC) yang telah disalurkan di 500 titik atau sekitar 432 desa, serta bantuan 24 unit dryer yang terintegrasi dengan program POC.

Tambahan 10 unit dryer kembali dianggarkan pada APBD Perubahan, sementara untuk tahun 2026 Pemprov menargetkan penambahan hingga 100 unit.

"Semua ini merupakan langkah untuk membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan memperkuat kemandirian pangan," tegas Anang. (*)