Kupastuntas.co, Tanggamus - Bupati Tanggamus Mohammad Saleh Asnawi melontarkan pernyataan keras terkait tidak adanya manfaat sosial dan ekonomi yang diterima daerah dari hilirisasi kopi selama ini.

Di hadapan 75 pejabat baru yang dilantik, ia menegaskan bahwa Tanggamus tidak boleh lagi sekadar menjadi penonton ketika ribuan ton kopi diangkut keluar daerah tanpa kontribusi nyata, Selasa (2/12/2025).

Dalam arahannya, Bupati menyoroti praktik perusahaan besar, termasuk PT Nestlé, yang setiap tahun membawa ribuan ton hasil kopi Tanggamus tetapi tidak memberikan dampak sosial, tidak menyumbang pajak ke daerah, dan tidak berkontribusi pada pembangunan lokal.

“Cukup sudah. Ribuan ton kopi kita diambil, tapi tidak ada dampak sosial. Pajaknya masuk ke Bandar Lampung. Tanggamus hanya jadi penonton. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegas Saleh Asnawi dalam nada tinggi dan tegas.

Bupati kemudian menyampaikan sikap resmi Pemkab Tanggamus terhadap PT Nestlé.

Ia menuntut agar perusahaan tersebut membangun pabrik pengolahan kopi langsung di Tanggamus.

Jika tidak diindahkan, Pemkab siap mengambil langkah tegas dengan membangun pabrik sendiri untuk mengolah kopi petani menjadi produk kemasan bernilai tambah tinggi.

“Saya sudah sampaikan kepada PT Nestlé, bangun pabrik di Tanggamus. Kalau tidak mau, kita yang akan bangun. Pabrik ada di sini, maka pajak masuk ke kita, CSR masuk ke kita. Itu hak masyarakat Tanggamus,” katanya dengan tekanan kuat.

Bupati menjelaskan, keberadaan pabrik di daerah bukan sekadar pemberi pendapatan, tetapi simbol kedaulatan ekonomi lokal.

Dengan pabrik berdiri di Tanggamus, harga kopi tidak lagi bisa dimainkan pengusaha luar.

"Selain itu, peluang kerja terbuka luas dan nilai tambah komoditas kembali kepada masyarakat," tegas Bupati.

Lebih jauh, ia memerintahkan para camat dan kepala pekon agar tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi terlibat langsung dalam hilirisasi semua potensi daerah.

Bupati mencontohkan hilirisasi tomat menjadi jus, serta hasil laut menjadi produk sarden, sebagai langkah konkret meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Hilirisasi ini wajib. Camat dan kepala pekon harus terlibat. Kita tidak boleh menjual murah komoditas mentah sementara nilai tambahnya dinikmati daerah lain,” ujar Bupati.

Selain memberikan pengarahan keras terkait hilirisasi, Bupati melantik 75 pejabat administrator dan pengawas.

Perombakan tersebut menempatkan sejumlah pejabat pada posisi strategis, sebagai bagian dari percepatan kinerja organisasi.

Pejabat yang dilantik antara lain:

1. Rusdi, S.IP — Camat Bulok

2. Zulyadi, S.IP., M.M. — Camat Kotaagung Barat

3. Derius Putrawan, S.P., M.M. — Camat Gunung Alip

4. Ali Imron, S.H., M.M. — Camat Kelumbayan

5. Jhoni Irzal, S.Sos — Camat Talang Padang

6. Novrizal Mulkan, S.H., M.M. — Irban III Inspektorat

7. Joko Suprihatin, S.Kom., M.M. — Kabag Administrasi Pembangunan

8. Herliyanto, S.T., M.M. — Kabag PBJ Setdakab

9. Faturrahman Wijaya, S.Kep. — Sekretaris DP3AP2KB

10. Marhasan Samba, S.IP — Sekretaris Disparekraf

11. Drs. Sabar Marulak Sitanggang — Sekretaris Dishub

12. Yadi Mulyadi, S.T., M.M. —Sekretaris Dinas Perpustakaan & Arsip

13. Drs. Suyanto, M.M. — Sekretaris Kesbangpol

14. Eka Angkasawan, S.T., M.T. — Sekretaris Dinas PUPR

15. Gofir Purwanto, S.E., M.M. — Sekretaris Diskominfo

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Agus Suranto, Asisten II Hendra Wijaya Mega, Plt Kepala BKPSDM Afrida Susanti, staf ahli Bupati, dan para pejabat pimpinan tinggi pratama.

Dengan gaya bicara lugas, peringatan keras kepada perusahaan besar, serta perintah terbuka kepada para pejabat baru, Bupati Saleh Asnawi menegaskan bahwa Tanggamus memasuki era baru, era di mana daerah menuntut haknya dan tidak lagi rela ditinggalkan dalam rantai nilai komoditasnya sendiri. (*)