Lampung Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, Mirzani: Perambah Hutan dan Penambang Ilegal Terus Ditertibkan
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal. Foto: Kupastuntas.co
Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung
telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi, karena seluruh
daerah di Provinsi Lampung masuk dalam wilayah rawan bencana.
Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara
(Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) yang menelan hingga ratusan korban jiwa
menjadi peringatan bagi provinsi lain untuk meningkatkan kewaspadaan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, telah menerbitkan Surat Keputusan
Nomor G/683/VI.08/HK/2025 tentang Perpanjangan Penetapan Status Siaga Darurat
Bencana Hidrometeorologi Provinsi Lampung Tahun 2025/2026 tertanggal 29
September 2025.
Dalam Surat Keputusan tersebut, ditetapkan bahwa perpanjangan status siaga
darurat bencana hidrometeorologi di Provinsi Lampung tahun 2025/2026 merupakan
bentuk kesiapsiagaan terhadap bencana kekeringan, banjir, tanah longsor, angin
puting beliung, kebakaran hutan, gelombang panas/dingin, serta bencana alam
atau nonalam lainnya.
Status siaga darurat ini berlaku di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung
selama 360 hari dan dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meminta seluruh kepala daerah
untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana, terutama di
tengah intensitas hujan yang mulai meningkat.
Mirzani mengatakan, telah menggelar apel kesiapsiagaan dan instruksi
tersebut sudah diberikan sejak dua minggu lalu kepada seluruh kabupaten dan
kota.
"Pada dua minggu yang lalu kami sudah instruksikan agar seluruh
daerah-daerah, seluruh kabupaten, kota bersiap-siap. Segera buat satgas-satgas
tanggap bencana," kata Mirzani, Senin (1/12/2025).
Mirzani juga mengajak masyarakat Lampung untuk lebih aktif memantau
informasi dari BMKG yang menyediakan proyeksi cuaca secara rinci hingga tingkat
kabupaten dan kecamatan.
Dengan membaca informasi tersebut, masyarakat bisa melakukan antisipasi
lebih dini, terutama ketika diprediksi terjadi hujan yang berlangsung dua
hingga tiga hari berturut-turut.
"Masyarakat Lampung sekarang coba mulai membaca BMKG, di situ ada
proyeksi-proyeksi setiap daerah-daerah, setiap kecamatan, kabupaten. Dari situ
bisa dilihat kalau dua hari, tiga hari hujan terus-menerus dan lainnya, kita sudah
bisa melakukan hal-hal mitigasi," kata Mirzani mengingatkan.
Gubernur menegaskan bahwa pihaknya juga sangat konsentrasi pada upaya
pengurangan aktivitas perambah di kawasan hutan. Upaya penertiban dilakukan
untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi risiko bencana ekologis.
"Kami sangat konsentrasi bagaimana mengurangi perambah-perambah hutan
di Lampung. Terutama penambang-penambang ilegal, tambang-tambang ilegal dan
lain-lain, sudah kami tutup," tegasnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rudy
Sjawal Sugiarto, menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak
untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.
Rudy menjelaskan, curah hujan tinggi diprediksi masih terus terjadi dengan
puncak pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Curah hujan diperkirakan mulai
menurun pada Februari 2026.
“Diperkirakan pada akhir tahun ini curah hujan akan sangat tinggi dan
hidrometeorologi seperti hujan, puting beliung, tanah longsor, dan banjir rob
masih akan mendominasi kejadian bencana di Lampung,” kata Rudy, Senin
(1/12/2025).
Ia menerangkan, hingga Oktober 2025 kejadian bencana masih didominasi
banjir dengan 114 kejadian, banjir rob 4 kejadian, angin kencang 136 kejadian,
tanah longsor 38 kejadian, dan gempa bumi 5 kali.
“Kita juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di kabupaten/kota untuk
selalu siaga 24 jam. Kita juga mengaktifkan posko yang ada di kabupaten/kota
untuk merespons laporan dari masyarakat,” ujarnya.
Rudy mengungkapkan, seluruh daerah di Lampung rawan terjadi bencana
hidrometeorologi sehingga semua wilayah diminta untuk selalu waspada dan
berkoordinasi dengan pihak terkait.
“Daerah yang rawan untuk pemetaan hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Lampung terdampak hidrometeorologi seperti banjir dan puting beliung. Laporan
yang masuk melalui pusdalops hampir setiap hari ada kejadian,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya mengupayakan ketersediaan buffer stock dan telah
bersurat kepada BNPB agar memberikan dukungan, mengingat Pemprov Lampung sudah
menetapkan status siaga darurat hidrometeorologi.
Menurutnya, status siaga darurat ditetapkan pada bulan Oktober dan akan
diperpanjang hingga enam bulan ke depan agar ada payung hukum ketika terjadi
keadaan darurat.
“Kita sudah bisa berkoordinasi dengan BNPB terkait dukungan logistik dan
peralatan menghadapi bencana hidrometeorologi di tahun 2025 dan awal 2026,”
jelasnya.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan BNPB untuk memanfaatkan operasi
modifikasi cuaca (OMC) yang akhir-akhir ini banyak digunakan di beberapa
provinsi terdampak banjir.
“Kita sudah merasakan manfaat dari OMC ini pada awal tahun 2025 ketika
terjadi banjir besar di beberapa daerah. Dengan melakukan OMC selama 5 hari,
kita bisa meminimalisir dampak luas dari bencana tersebut,” imbuhnya.
Polda Lampung juga telah menyiagakan seluruh jajarannya menghadapi potensi
bencana alam yang meningkat pada musim penghujan tahun ini.
Kapolda Lampung, Irjen Pol Helfi Assegaf, menegaskan penyiagaan ini difokuskan
pada wilayah rawan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung yang
tersebar di 114 titik di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Dari total titik rawan itu, sekitar 85 persen merupakan daerah langganan
banjir setiap tahun. Irjen Helfi menegaskan seluruh personel telah diperlengkapi
peralatan penanganan darurat dan siap digerakkan kapan saja.
“Seluruh personel, baik dari Polda maupun Polres, sudah disiapkan lengkap
dengan peralatannya dan siap digunakan sewaktu-waktu,” kata Irjen Helfi, Rabu
(5/11/2025).
Kapolda menyebut setiap Polres sudah memiliki tim yang dibentuk bersama
unsur TNI, BPBD, Basarnas, dan tenaga medis. Ia menekankan pentingnya kerja
lintas sektor agar penanganan bencana bisa dilakukan cepat dan terkoordinasi.
“Setiap Polres sudah tahu timnya masing-masing. Semuanya sudah disiapkan
dan diatur sesuai surat perintah yang akan saya terbitkan,” ujarnya.
Polda Lampung juga telah mengajukan tambahan perlengkapan ke Mabes Polri,
terutama pelampung perorangan untuk anggota di lapangan.
Irjen Helfi juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan,
terutama di daerah rawan banjir.
Ia meminta warga segera berkoordinasi dengan pihak berwenang ketika debit
air meningkat dan memperhatikan aspek keselamatan listrik di rumah.
“Masyarakat perlu waspada, terutama saat hujan deras dan air mulai naik.
Koordinasi dengan PLN penting agar listrik segera dipadamkan di wilayah
terdampak,” imbaunya.
Selain itu, Kapolda mengingatkan warga agar mengamankan barang berharga
saat proses evakuasi. Polisi juga akan mengamankan rumah warga yang
ditinggalkan agar tidak dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab.
“Unit Reserse dan Lalu Lintas akan bertugas melakukan patroli pascabanjir serta mengatur arus lalu lintas di lokasi terdampak,” terangnya. (*)
Berita Lainnya
-
Kepala Pusat Penelitian UIN RIL Turut Serta Dalam Penyusunan Arah Kebijakan Riset Nasional PTKI 2026
Selasa, 02 Desember 2025 -
DPRD Lampung Finalisasi Raperda Petani, Singkong Diusulkan Jadi Komoditas Unggulan untuk Stabilkan Harga
Senin, 01 Desember 2025 -
Bantu Percepatan Pemulihan Kelistrikan untuk Rakyat Aceh, PLN Kirim Personel dan Peralatan dari Lampung
Senin, 01 Desember 2025 -
BPBD Lampung Perkuat Sistem Peringatan Dini Cuaca Ekstrem
Senin, 01 Desember 2025









