• Selasa, 02 Desember 2025

Media Cetak Harus Gandeng Media Sosial untuk Bertahan di Era Disrupsi

Selasa, 02 Desember 2025 - 10.06 WIB
7

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Wirahadikusumah. Foto: Ist

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Wirahadikusumah, menegaskan bahwa media cetak atau koran tengah berada di pusaran badai disrupsi digital yang mengancam keberlanjutan bisnis mereka.

Karena itu, adaptasi menjadi satu-satunya jalan agar media cetak tetap eksis di tengah perubahan cepat ekosistem informasi.

"Perkembangan teknologi harus cepat dipelajari. Karena bukan yang kuat yang bertahan, tapi yang cepat beradaptasi itulah yang bertahan," ujar Wira saat dimintai keterangan, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, media cetak yang ingin terus hidup harus mampu menghadirkan konten yang lebih lengkap, akurat, dan mendalam dibandingkan media online.

Namun, adaptasi tidak berhenti pada sisi konten. Pola distribusi juga harus berubah, terutama dengan menjadikan media sosial sebagai mitra strategis untuk menjangkau audiens yang lebih banyak.

"Media sosial jangan dianggap musuh, tetapi harus dimanfaatkan sebagai wahana distribusi pemasaran. Kita tidak boleh kalah dengan kemajuan zaman," tegasnya.

Wira mengungkapkan bahwa oplah media cetak di Lampung terus menurun. Bahkan, ada media yang hanya mencetak koran ketika ada kerja sama pemberitaan dengan instansi pemerintah.

"Koran hanyalah media penyampai informasi. Informasinya tidak akan pernah mati. Saya sering mengatakan, koran boleh mati, tapi jurnalistik tidak boleh mati," tegasnya.

Selain itu saat ini media cetak juga tengah menghadapi tantangan kebijakan perpajakan yang masih menempatkan perusahaan pers pada kategori yang sama dengan perusahaan besar.

Hal tersebut dinilai menambah beban operasional dan berpotensi berdampak pada kesejahteraan wartawan.

"Para pemilik perusahaan media merasakan pajak seakan menjadi penghalang bagi wartawan untuk terus bertahan. Tidak ada kesesuaian antara pendapatan perusahaan dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada negara," ujar

Wirahadikusumah menegaskan bahwa pers adalah pilar keempat demokrasi, sehingga kebijakan yang terlalu membebani dikhawatirkan dapat melemahkan keberlangsungan media. (*)