Kupastuntas.co, Lampung Tengah - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, memberikan tanggapan terkait kabar yang beredar mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang disebut menyasar sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah.

Setyo mengaku belum menerima laporan resmi terkait kegiatan penindakan tersebut. Ia menyebut jajaran yang dipimpinnya saat ini masih fokus pada agenda kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Yogyakarta.

"Oh, belum terinformasi. Pimpinan masih sibuk di Jogja," kata Setyo, ketika dikonfirmasi di Yogyakarta, dilansir dari tribunnew, Selasa (9/12/2025).

Pernyataan Setyo ini muncul di tengah santernya kabar yang menyebutkan bahwa tim penindakan KPK telah melakukan operasi senyap di Jakarta.

Sementara Ketua Harian DPD I Golkar Lampung, Riza Mirhadi, menegaskan bahwa partai belum dapat merespons informasi tersebut.

"Itu kan informasinya belum valid, belum ada peryataan resmi dari KPK atau aparat penegak hukum. Saya belum tahu dan belum bisa berkomentar kalau belum ada pernyataan resmi dari APH,” ujarnya singkat saat dihubungi, Selasa (09/12/2025).

Baca juga : Soal OTT Anggota DPRD, LCW Desak KPK Ungkap Jaringan Suap APBD di Lampung Tengah

Upaya konfirmasi kepada sejumlah pengurus Partai Gerindra dan PKB juga belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Sementara itu, sumber Kupastuntas.co menyebutkan bahwa penyidik KPK terlihat menemui pimpinan DPRD Lampung Tengah di lobi Hotel Novotel Jakarta pada Senin malam.

Saat itu, anggota DPRD diketahui sedang mengikuti Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila.

"Memang ada KPK datang menemui DPRD Lamteng di lobi hotel. Tapi saya tidak tahu mereka membicarakan apa,” ungkap sumber tersebut.

Baca juga : Penyidik KPK Temui Pimpinan DPRD Lamteng di Hotel Novotel Jakarta, Tiga Ketua Fraksi ‘Menghilang’

Rumor mengenai dugaan OTT semakin menguat setelah ketiga ketua fraksi tersebut tidak terlihat lagi sejak Senin malam. Hingga Selasa pagi, mereka belum tampak kembali di lokasi kegiatan Bimtek.

Informasi yang beredar menyebutkan, penindakan KPK diduga berkaitan dengan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara rumor lainnya mengaitkan tindakan tersebut dengan pembahasan pinjaman Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun hingga kini tidak ada konfirmasi atas dua dugaan tersebut. (*)