Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Penundaan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung menuai kekecewaan dari kader di tingkat kecamatan dan kelurahan. Musda yang semula dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 14 Desember 2025, di Graha Golkar, hingga kini ditunda tanpa kepastian waktu pelaksanaan.

Kondisi tersebut memicu reaksi dari pimpinan kecamatan (PK) dan pimpinan kelurahan Partai Golkar se-Kota Bandar Lampung. Mereka menilai penundaan Musda berpotensi menghambat roda organisasi dan program kerja partai di tingkat daerah.

Pimpinan Kecamatan Teluk Betung Timur (TBT) Partai Golkar Bandar Lampung, Wilan Kesumajaya, menyampaikan bahwa sebanyak 11 pimpinan kecamatan bersama pimpinan kelurahan telah sepakat membacakan pernyataan sikap bersama sebagai bentuk aspirasi kader akar rumput.

"Kami, 11 pimpinan kecamatan bersama pimpinan kelurahan, menyatakan sikap mewakili struktur kelurahan Partai Golkar Kota Bandar Lampung,” ujar Wilan, Senin (14/12/2025). 

Dalam pernyataan sikap tersebut, terdapat lima poin utama yang disepakati. Pertama, para pimpinan kelurahan menyatakan dukungan penuh kepada masing-masing ketua pimpinan kecamatan untuk melanjutkan kepemimpinan periode 2025–2030.

Kedua, mereka secara terbuka menyatakan dukungan kepada Handitya Narapati Sjachroedin Zainal Abidin Pagaralam (SZP) sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung periode 2025–2030, dengan mengamanahkan suara kelurahan melalui pimpinan kecamatan.

Ketiga, seluruh pimpinan kecamatan dan kelurahan mendesak agar Musda XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung segera diselenggarakan. Mereka menilai kepastian jadwal Musda sangat penting agar program kerja partai tetap berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Musda harus segera digelar karena ini menyangkut kesinambungan organisasi dan arah perjuangan partai ke depan,” tegas Wilan.

Keempat, mereka secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk intimidasi kepada pimpinan kecamatan maupun pimpinan kelurahan, khususnya yang berkaitan dengan dukungan politik dalam Musda.

Kelima, para kader menyatakan komitmen untuk mendukung proses demokrasi yang jujur, terbuka, dan transparan dalam pelaksanaan Musda XI demi kemajuan Partai Golkar Kota Bandar Lampung.

"Pernyataan sikap ini kami buat dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun,” tambah Wilan.

Adapun 11 pimpinan kecamatan Partai Golkar Kota Bandar Lampung yang menyatakan sikap tersebut berasal dari Kecamatan Enggal, Teluk Betung Timur (TBT), Teluk Betung Barat (TBB), Bumi Waras, Kedaton, Panjang, Tanjung Senang, Way Halim, Sukarame, Labuhan Ratu, dan Langkapura.

Sementara itu, Pimpinan Kelurahan Perumnas Way Kandis, Zikri, mengungkapkan alasan kuat kader kelurahan memberikan dukungan kepada Handitya Narapati SZP.

"Dengan penuh kesadaran kami memilih dan mendukung Pak Handitya. Pertama, beliau adalah kader Partai Golkar yang militan. Kedua, beliau memiliki pengalaman yang lengkap, baik di eksekutif maupun legislatif,” ujar Zikri.

Ia menjelaskan, Handitya Narapati pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pringsewu, sehingga memiliki pengalaman birokrasi dan kepemimpinan di pemerintahan daerah. Selain itu, dari sisi legislatif, Handitya juga memiliki elektabilitas yang terbukti dengan terpilihnya sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan Bandar Lampung.

"Dengan rekam jejak itu, kami percaya beliau mampu meningkatkan kekuatan dan kejayaan Partai Golkar di Kota Bandar Lampung,” tegasnya.

Zikri menambahkan, dukungan kader di tingkat kelurahan merupakan bentuk harapan agar Partai Golkar Kota Bandar Lampung dipimpin oleh figur yang berpengalaman, memiliki kapasitas politik, serta mampu menyatukan seluruh elemen partai menjelang agenda-agenda politik ke depan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari DPD Partai Golkar Provinsi Lampung terkait kepastian jadwal pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Kota Bandar Lampung. Namun desakan dari kader akar rumput terus menguat agar Musda segera digelar secara demokratis dan transparan. (*)