Kupastuntas.co, Metro - Pemerintah Kota Metro menegaskan tahun 2026 bukan sekadar tahun berjalan melainkan tahun fondasi yang menentukan apakah target lima tahunan benar-benar dapat dicapai atau kembali terjebak pada rutinitas administratif.

Wakil Wali Kota Metro, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, menyatakan fondasi itu harus dimulai dari hal paling mendasar yang dirasakan warga setiap hari, bukan sekadar deretan program di atas kertas.

Layanan publik wajib hadir tanpa jeda mulai dari air minum dan sanitasi yang layak, lingkungan bersih, jalan yang aman, penerangan memadai, layanan kesehatan dan pendidikan yang tidak berbelit, serta tata kelola yang rapi dan transparan.

“Kalau pelayanan dasar masih bolong, semua program lain akan terlihat ramai, tapi warga tidak benar-benar merasakan perubahan,” kata dia kepada awak media, Rabu (17/12/2025).

Dalam kerangka RPJMD Kota Metro 2025–2029, pemerintah telah memasang target makro 2026 secara jelas dan terukur, mulai dari pertumbuhan ekonomi 5,58 persen, penurunan kemiskinan ke rentang 6,00–6,40 persen, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka ke 3,00–3,40 persen.

"Target ini bukan angka kosmetik, melainkan tolok ukur akuntabilitas yang harus bisa ditagih publik," ucapnya.

Rafieq juga tidak menutup mata pada titik berangkat Metro hari ini. Data BPS mencatat persentase penduduk miskin tahun 2024 berada di 6,78 persen, dengan garis kemiskinan sekitar Rp503.161 per kapita per bulan.

Tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,71 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia 2024 mencapai 80,41 dan masuk kategori tinggi.

“Kita tidak memulai dari nol. Justru karena basisnya sudah lumayan, 2026 harus jadi tahun akselerasi yang rapi, bukan tahun coba-coba,” ujarnya.

Salah satu penekanan paling keras adalah penurunan stunting. Dalam RPJMD, prevalensi stunting dipatok turun pada 2026 menjadi 11,52 persen, lalu menurun bertahap pada tahun berikutnya. Ia menolak pendekatan seremonial.

“Stunting bukan urusan poster di puskesmas. Ini rantai kebijakan dari hulu ke hilir. Data sasaran yang harus benar, layanan ibu hamil dan balita, air bersih dan sanitasi, sampai edukasi gizi keluarga. Kalau data sasaran salah, intervensi bisa rajin, tapi meleset," jelasnya.

Fondasi berikutnya adalah sanitasi aman dan layanan lingkungan. RPJMD mencatat akses sanitasi layak aman tahun 2024 baru 12,00 persen, ditargetkan naik menjadi 16,00 persen pada 2026.

"Angka ini harus diterjemahkan ke program yang bisa dicek warga. Jadi ada sambungan nyata, septic tank sesuai standar, sedot tinja terjadwal, drainase lingkungan berfungsi, dan pembinaan perilaku hidup bersih. Sanitasi itu bukan wacana teknis. Itu soal anak tidak sering sakit, biaya berobat turun, dan produktivitas keluarga naik,” paparnya.

Persampahan disebut sebagai pekerjaan rumah yang tak boleh ditunda. Timbulan sampah 2024 mencapai 39.716,75 ton per tahun, dengan persentase terkelola baru 14,23 persen, ditargetkan naik menjadi 16,23 persen pada 2026. Pendekatan angkut-buang dinilai usang.

“Ukurnya harus bergeser, berapa yang berkurang dari sumber, berapa yang dipilah, berapa yang bernilai ekonomi, dan berapa yang benar-benar tidak bisa diolah. Agenda ini dengan kebijakan nasional yang menekankan pengurangan dan penanganan lintas sektor," terangnya.

Dalam kerangka Kebijakan Perkotaan Nasional 2045, komposisi sampah nasional didominasi sisa makanan sekitar 42 persen. Artinya, perubahan perilaku dan ekonomi sirkular menjadi kunci—termasuk penerapan prinsip 9R.

"Kalau serius, sampah organik justru pintu ekonomi. Ada kompos, maggot, pakan, sampai usaha mikro yang stabil. Ini bukan hanya urusan bersih, tapi penghasilan. RPJMD Metro sendiri menempatkan pengelolaan terintegrasi dan berbasis masyarakat sebagai arah kebijakan," benernya.

Di sektor infrastruktur harian, perhatian diarahkan pada jalan dan penerangan. Data BPS 2024 mencatat panjang jalan sekitar 232,9 km, dengan kondisi baik 97,4 km, sedang 79,5 km, rusak 45,8 km, dan rusak berat 10,2 km.

"Komitmennya jelas, lubang berkurang, titik rawan ditangani, akses layanan publik lancar, konektivitas ekonomi membaik. Jalan yang baik bukan soal estetika. Ini menentukan ongkos distribusi, waktu tempuh anak sekolah, dan keselamatan warga,” ujarnya Wakil Walikota.

Untuk penerangan jalan umum (PJU), kebutuhan tercatat 12.453 unit. Terpasang pada 2024 baru 5.011 unit (40,24 persen), ditargetkan 6.011 unit (48,27 persen) pada 2026.

“Penerangan itu soal rasa aman dan keselamatan. Warga menilai pemerintah dari hal yang mereka lihat tiap malam. Kalau jalannya gelap, penilaian publik juga gelap,” ungkap Rafieq.

Agenda pengungkit lainnya adalah transformasi digital dan perapihan data. Target Indeks Pemerintah Digital 2026 sebesar 1,84 ditegaskan bukan perlombaan aplikasi, melainkan layanan cepat, data seragam antar OPD, dan keputusan berbasis bukti.

“Yang kita kejar bukan kota dengan aplikasi terbanyak, tapi kota dengan warga paling sedikit dipingpong. Tentunya merujuk kerangka SPBE dan Satu Data Indonesia," tandasnya.

Rafieq menegaskan semua prioritas 2026 harus punya indikator kinerja yang mudah dipahami warga, mulai dari berapa persen sanitasi aman naik, berapa titik gelap jadi terang, berapa ton sampah berkurang dari sumber, berapa anak stunting turun, berapa lama layanan diproses, dan berapa keluarga miskin benar-benar keluar dari kerentanan.

"Pemerintah tidak alergi evaluasi, saya ingin warga menagih dengan data. Karena kalau kita disiplin pada data, kita juga disiplin pada amanah,” pungkasnya. (*)