Kupastuntas.co, Lampung Barat - Pemerintah Lampung Barat bersama BPJS Ketenegakerjaan terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja informal khususnya pada sektor pertanian. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja petani yang dipusatkan di Sekolah Kopi, Kecamatan Way Tenong, Kamis (18/12/2025).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) dengan BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah. Sosialisasi tersebut diikuti para petani dan pelaku usaha perkebunan yang selama ini belum tersentuh secara optimal oleh program perlindungan ketenagakerjaan.

Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah, Ichsan Avianto, mengatakan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para petani mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial kerja, terutama bagi mereka yang memiliki risiko kerja cukup tinggi di sektor perkebunan dan pertanian.

Ia menuturkan petani merupakan kelompok pekerja yang memiliki risiko kerja tinggi namun sering kali belum terlindungi jaminan sosial. Karena itu, program BPU dirancang agar petani dapat mendaftar secara mandiri dengan iuran terjangkau tanpa harus terikat dengan perusahaan.

“Petani ini sebenarnya pekerja, hanya saja mereka tidak berada di bawah badan usaha. Melalui program BPU, mereka bisa ikut BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran sendiri dan tetap mendapatkan perlindungan penuh,” kata Ichsan, didampingi Account Representative Khusus BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah, Fatimah Loanda.

Ia menjelaskan, salah satu keunggulan program BPU adalah fleksibilitas pembayaran iuran. Peserta tidak dikenakan denda apabila terlambat membayar. Jika suatu waktu peserta berhenti membayar dan ingin aktif kembali, cukup melanjutkan pembayaran tanpa harus melunasi tunggakan sebelumnya.

Dengan iuran sebesar Rp16.800 per bulan, peserta BPU mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Santunan kematian yang diberikan mencapai Rp42 juta, tanpa membedakan penyebab kematian selama peserta tercatat aktif dan dinyatakan meninggal dunia.

“BPJS Ketenagakerjaan tidak melihat jenis kematian. Yang terpenting peserta meninggal dunia, maka ahli waris berhak menerima santunan sebesar Rp42 juta. Ini murni perlindungan sosial, bukan soal untung atau rugi,” ujar Ichsan.

Selain santunan kematian, program ini juga memberikan perlindungan penuh terhadap risiko kecelakaan kerja yang dialami petani, baik saat bekerja di ladang maupun dalam aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaannya. Mulai dari cedera ringan hingga kecelakaan berat, seluruh biaya pengobatan ditanggung hingga peserta dinyatakan sembuh.

BPJS Ketenagakerjaan juga menanggung biaya transportasi peserta yang mengalami kecelakaan kerja untuk mendapat perawatan medis. Biaya transportasi tersebut dapat diganti hingga maksimal Rp5 juta, termasuk perjalanan ke rumah sakit rujukan di luar daerah seperti Bandar Lampung.

Dalam kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan cacat atau kehilangan fungsi anggota tubuh, peserta berhak menerima santunan sesuai rekomendasi medis. Misalnya, kehilangan jari tangan mendapatkan santunan sekitar Rp12 juta, sementara kehilangan anggota tubuh lain mendapatkan santunan hingga 70 persen dari upah yang ditetapkan, dengan perawatan medis tetap ditanggung hingga sembuh.

Ichsan menambahkan, program BPU tidak hanya diperuntukkan bagi petani, tetapi terbuka bagi seluruh pekerja sektor informal. Mulai dari petani, pekebun, hingga pelaku usaha kecil seperti penjual online, semuanya dapat menjadi peserta dan mendapatkan perlindungan selama 24 jam penuh dalam berbagai aktivitas kerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung Barat, Yudha Setiawan, mengatakan petani merupakan kelompok pekerja rentan yang sangat membutuhkan perlindungan sosial, mengingat aktivitas mereka sehari-hari berkaitan langsung dengan alat kerja, kondisi cuaca ekstrem, serta potensi kecelakaan kerja di lapangan. Namun selama ini, banyak petani yang belum memahami manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan para petani memahami bahwa mereka juga berhak mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian,” ujar Yudha Setiawan.

Ia menjelaskan, keikutsertaan petani dalam program BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan rasa aman saat bekerja, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan bagi keluarga apabila terjadi risiko yang tidak diinginkan. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan sektor pertanian di Lampung Barat.

Yudha menambahkan, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di kalangan petani melalui sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah kecamatan, pekon, serta kelompok tani yang ada di wilayah setempat.

Dalam sosialisasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah juga memberikan penjelasan teknis terkait mekanisme pendaftaran, besaran iuran, serta manfaat yang dapat diperoleh peserta. Penjelasan ini disambut antusias oleh para petani yang hadir dan aktif mengajukan pertanyaan.

Yudha berharap, melalui kegiatan ini, kesadaran petani terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat, sehingga ke depan jumlah petani yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan di Lampung Barat terus bertambah.

“Perlindungan sosial ini bukan sekadar program, tetapi investasi jangka panjang bagi para petani agar mereka dapat bekerja dengan lebih tenang, produktif, dan terlindungi,” pungkas Yudha Setiawan. (*)