Kupastuntas.co, Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang publik dengan rangkaian operasi senyap yang digelar serentak di sejumlah daerah. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, lembaga antirasuah itu melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Banten dan Jakarta, Kalimantan Selatan, serta Kabupaten Bekasi.

Operasi tersebut berlangsung sejak Rabu (17/12/2025) malam hingga Kamis (18/12/2025). Meski KPK belum merinci seluruh konstruksi perkara, sejumlah informasi terkait lokasi operasi, jumlah pihak yang diamankan, hingga barang bukti mulai terungkap ke publik.

OTT pertama terungkap di wilayah Banten dan Jakarta. Operasi ini dilakukan pada Rabu malam dan mengamankan sembilan orang. “Di antaranya 1 merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Dari operasi tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp900 juta. Namun, KPK memutuskan menyerahkan penanganan perkara itu kepada Kejaksaan Agung. “Bahwa terkait dengan koordinasi kemudian juga dalam rangka kolaborasi penanganan tindak pidana korupsi antara KPK dengan Kejagung, kami telah melakukan penyerahan orang dan juga barang bukti yang kami tangkap dalam konteks tertangkap tangan,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Jumat (19/12/2025) dini hari.

Operasi berikutnya digelar KPK di Kalimantan Selatan pada Kamis (18/12/2025). Hingga malam hari, enam orang telah diamankan. “Sampai saat ini enam orang sudah diamankan. Tim masih di lapangan,” kata Budi. Informasi yang beredar menyebutkan OTT berlangsung di lingkungan Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Amuntai.

Kepala Seksi Humas Polres HSU, Iptu Asep, membenarkan adanya aktivitas pemeriksaan oleh KPK. “Memang ada ruangan yang dipinjam KPK untuk pemeriksaan,” ujarnya dilansir dari Kompas.com.

Sementara itu, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam OTT yang digelar pada Kamis. “Benar, salah satunya (Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang),” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Jumat dini hari. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan sekitar 10 orang, meski identitas dan konstruksi perkara belum diungkap secara rinci.

Di luar OTT, KPK juga melakukan penggeledahan di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Penggeledahan dilakukan di kantor dan rumah dinas Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto, terkait kasus dugaan korupsi. “Kalau bahasanya (KPK) tadi silaturahmi dan mempertanyakan beberapa hal terkait narasi yang beredar sekarang,” ujar Ade, Kamis malam. Ia menyebut dimintai keterangan terkait perkara yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

Di Lampung Tengah, KPK sebelumnya menyita uang ratusan juta rupiah saat menggeledah kantor bupati, rumah dinas bupati, serta Dinas Bina Marga pada Selasa (16/12). “Selain menyita dokumen, ada sejumlah uang juga yang diamankan, akan disita, jumlahnya nanti kami akan cek persisnya berapa,” kata Budi Prasetyo.

Budi mengatakan penyidik akan kembali melakukan serangkaian penggeledahan di Lampung Tengah. kata dia, penyidik akan mencari barang bukti diduga terkait perkara di Dinas Kesehatan setempat.

KPK menduga praktik korupsi tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di sejumlah organisasi perangkat daerah. 

“Ini berkaitan dengan proyek pengadaan alat kesehatan yang diduga menjadi salah satu modus yang digunakan oleh bupati untuk meminta fee proyek kepada vendor,” ujar Budi. Penyidik juga mengungkap adanya dugaan pematokan fee sebesar 15–20 persen dalam berbagai proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Lampung Tengah.

KPK memastikan rangkaian penggeledahan dan penelusuran masih akan berlanjut di sejumlah dinas untuk memperkuat pembuktian perkara. (*)