• Sabtu, 20 Desember 2025

‎Komwil APEKSI Soroti Penguatan Otonomi Daerah dan Kolaborasi Antarkota Jelang 2026

Sabtu, 20 Desember 2025 - 20.07 WIB
13

‎Perwakilan Komwil I APEKSI, Wakil Wali Kota Solok, Suryadi Nuryadi, saat pidato akhir tahun APEKSI Outlook 2025 yang digelar di Paradise Hall Hotel Novotel Lampung, Sabtu (20/12/2025). Foto: Sri/kupastuntas.co

Sri

‎Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Komisariat Wilayah (Komwil) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyuarakan penguatan otonomi daerah, kolaborasi antarkota, serta dukungan nyata pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan ke depan.

‎Hal tersebut disampaikan dalam pidato akhir tahun APEKSI Outlook 2025 yang digelar di Paradise Hall Hotel Novotel Lampung, Sabtu (20/12/2025).

‎Perwakilan Komwil I APEKSI, Wakil Wali Kota Solok, Suryadi Nuryadi, menyoroti maraknya bencana alam yang terjadi di berbagai daerah menjelang akhir tahun.

Menurutnya, penanganan bencana masih kerap terkendala karena kebijakan bantuan dari pusat belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan spesifik tiap daerah.

‎“Bantuan memang ada, tetapi sering kali tidak cepat dan tidak tepat sasaran karena kebutuhan setiap daerah terdampak bencana berbeda-beda. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

‎Ia juga menekankan pentingnya penguatan pembangunan infrastruktur perkotaan, khususnya di wilayah yang dilalui sungai dan bantaran sungai yang kerap menjadi penyebab banjir akibat keterbatasan infrastruktur pengendali.

‎Sementara itu, Wakil Komwil II APEKSI, Wali Kota Jambi Maulana, menyampaikan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penuh tantangan sekaligus harapan bagi pemerintah kota.

Ia mengajak seluruh kepala daerah untuk merenungkan peran kolektif dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.

‎“Tantangan 2026 akan semakin berat, baik akibat kondisi geopolitik global maupun dinamika dalam negeri. Namun peluang tetap besar, terutama dalam pengendalian inflasi dan penguatan UMKM melalui kerja sama antardaerah,” kata Maulana.

‎Ia juga menyoroti isu perubahan iklim, banjir, abrasi, persampahan, hingga konektivitas antardaerah.

Beberapa rekomendasi yang disampaikan antara lain penguatan kerja sama pembangunan, peningkatan akses jalan lintas Sumatera, pengembangan transportasi publik ramah lingkungan, serta prioritas peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan.

‎Perwakilan Komwil III APEKSI, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto, menekankan pentingnya solidaritas antarkepala daerah, khususnya bagi wilayah yang sedang mengalami musibah.

‎“Kita tidak sendirian dalam membangun kota masing-masing. Tidak ada kota yang lebih istimewa, semua memiliki tantangan dan kelebihan yang sama. Kolaborasi menjadi kunci,” ujarnya.

‎Sebagai kepala daerah baru, Respati juga menegaskan perlunya pemimpin daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat, mendengar aspirasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah sorotan demokrasi yang semakin tajam.

‎Ketua Komwil IV APEKSI, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, menyoroti isu keterbatasan fiskal daerah serta wacana efisiensi anggaran.

Ia menilai kebersamaan APEKSI penting sebagai saluran aspirasi daerah kepada pemerintah pusat.

‎“Banyak daerah dengan fiskal terbatas yang tetap membutuhkan perhatian pusat. Kita berharap APEKSI dapat menjadi mediator agar kepentingan daerah tetap diperjuangkan,” ujarnya.

‎Ia juga menyinggung tantangan daerah-daerah yang dilalui sungai besar, khususnya di Kalimantan dan Sumatera, yang rentan terhadap banjir dan dampak pasang air sungai.

‎Sementara itu, Ketua Komwil VI APEKSI, Wali Kota Kendari dr. Siska Karina Imran, menegaskan bahwa pembangunan kota tidak lagi bisa dilakukan secara konvensional di tengah tantangan iklim, tekanan ekonomi, keterbatasan fiskal, dan tuntutan pelayanan publik.

‎“Kekuatan terbesar APEKSI adalah solidaritas. Kita saling belajar dan berbagi praktik baik. Namun kita juga harus jujur, masih ada kota-kota yang pelayanannya belum optimal, khususnya di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua,” katanya.

‎Ia berharap pada 2026 APEKSI semakin kuat sebagai ruang kolaborasi strategis, mampu mendorong percepatan digitalisasi layanan publik, serta memastikan pembangunan kota yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat.

‎“Kota-kota bukan pelengkap pembangunan nasional, tetapi bagian terpenting dari masa depan Indonesia,” pungkasnya. (*)