Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) dan Work From Home (WFH) menjelang akhir tahun.

Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang telah disampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan kerja di lingkungan Pemprov Lampung.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan pengaturan pelaksanaan WFA dan WFH sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing kepala OPD dan kepala satuan kerja, dengan tetap mengedepankan kelancaran pelayanan publik.

"Untuk kebijakan WFA dan WFH, kami meminta kepala OPD dan kepala satker mengatur kebutuhan pegawai di masing-masing instansi. Jadi tidak semua pegawai melaksanakan WFA dan WFH, hanya yang memungkinkan saja," ujarnya saat dimintai keterangan, Rabu (24/12/2025).

Ia menegaskan, pelayanan publik dan pelayanan perkantoran kepada masyarakat tidak boleh terganggu oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu, OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat tetap diminta siaga hingga akhir jam kerja.

"Kami menekankan bahwa pelayanan publik, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat, harus tetap berjalan normal. Silakan diatur dengan bijak oleh masing-masing OPD," tegasnya.

Selain kebijakan kerja fleksibel, Pemprov Lampung juga akan menggelar kegiatan muhasabah dan doa bersama sebagai refleksi akhir tahun. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Desember 2025 di Masjid Al-Bakri, Bandar Lampung.

"Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum, instansi vertikal, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Kita mengajak semua untuk bersama-sama berdoa dan melakukan refleksi akhir tahun," kata Marindo.

Dalam kesempatan itu, Pemprov Lampung juga menyampaikan empati terhadap masyarakat di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah dilanda bencana banjir dan longsor.

Selain itu, pemerintah daerah mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi kondisi cuaca ekstrem di akhir Desember.

"Pembentukan siklon saat ini semakin besar, sehingga kita semua harus siaga. Kami mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan," tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Abdul Moeloek, Imam Ghozali, memastikan kebijakan WFA dan WFH tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan terkahir tersebut.

"Untuk WFA dan WFH, kami terapkan hanya bagi tenaga administrasi dan manajemen struktural. Sementara tenaga fungsional seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya tetap bekerja seperti biasa," jelas Imam.

Ia menegaskan bahwa seluruh layanan medis, termasuk pelayanan kamar operasi, rawat inap, dan pelayanan malam hari, tetap berjalan normal dengan pengaturan jadwal piket yang telah disusun masing-masing unit.

"Pelayanan publik, khususnya rumah sakit, tidak bisa terhenti. Semua lini pelayanan, mulai dari bedah, penyakit dalam, jantung, hingga anestesi sudah menyusun jadwal dengan baik," ujarnya.

Menurut Imam, meskipun tim administrasi dan struktural menjalankan WFH atau WFA, pengawasan dan supervisi tetap dilakukan secara ketat oleh manajemen rumah sakit.

"Mereka tetap memiliki jadwal pendampingan dan supervisi untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai standar," tutupnya. (*)