Kupastuntas.co, Lampung Barat - Ketua DPRD Lampung Barat, Edi Novial, menegaskan bahwa pelantikan Pejabat Eselon II B di lingkungan Pemkab Lampung Barat bukan sekadar seremoni serah jabatan, tetapi titik awal tanggung jawab besar dalam memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Edi Novial menanggapi pelantikan 7 pejabat eselon llb yang berlangsung di Aula Kagungan, Rabu (24/12/2025), menurut Edi, menjadi momentum evaluasi kinerja birokrasi sekaligus penentu arah kebijakan daerah ke depan agar lebih baik lagi.

Ia menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik, namun menegaskan bahwa ucapan tersebut juga disertai harapan besar agar jabatan baru benar-benar dijalankan dengan komitmen kuat dan integritas tinggi.

“Pelantikan ini jangan dipandang hanya sebagai agenda seremonial pemerintah. Ini amanah, dan amanah harus dipertanggungjawabkan,” kata Edi saat diminta tanggapan melalui sambungan telpn, Kamis (25/12/2025).

Edi menyebut, pejabat yang menduduki jabatan strategis wajib menunjukkan kemampuan memadai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tanpa melampaui batas kewenangan yang telah diatur.

Ia meminta profesionalisme menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan, mengingat posisi eselon II B berperan langsung dalam menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara langsung.

Selain fokus pada kinerja internal, Edi menilai koordinasi lintas sektor menjadi kunci kelancaran program daerah. Menurutnya, komunikasi antar-OPD harus diperkuat agar tidak muncul kebijakan tumpang tindih yang menghambat pelayanan kepada masyarakat.

“Koordinasi yang lemah akan berdampak pada masyarakat. Karena itu, komunikasi harus aktif, jelas, dan terstruktur,” tuturnya. Edi juga menyoroti pentingnya langkah cepat adaptasi pejabat setelah dilantik. Ia berharap tidak ada waktu yang terbuang hanya untuk menyesuaikan diri.

Dirinya mendorong agar setiap pejabat mampu menawarkan gagasan segar dan inovasi yang tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh warga.

Inovasi tersebut, sambungnya, harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, bukan sekadar mengikuti tren administrasi.

Ketua DPRD Lampung Barat itu menegaskan komitmennya untuk turut mengawal kinerja pejabat yang dilantik melalui pengawasan legislatif agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan tidak keluar dari rel.

Ia mengingatkan bahwa hubungan eksekutif dan legislatif bukan sekadar formalitas, tetapi kerja sama yang saling menguatkan demi kemajuan Lampung Barat. “Sinergi pemerintah dan DPRD itu wajib. Tujuannya satu: memastikan pelayanan publik benar-benar hadir dan memberi dampak nyata,” ujar Edi menegaskan.

Dengan demikian, pelantikan pejabat eselon II B ini diharapkan bukan hanya merotasi jabatan di struktur pemerintahan, tetapi menjadi langkah nyata memperbaiki birokrasi menuju pelayanan yang responsif, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)