Kupastuntas.co, Lampung Selatan — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Lampung Selatan menyesalkan ketidakhadiran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam kegiatan Shodaqoh Oksigen berupa penanaman mangrove yang diinisiasi oleh PMII bersama NU Care–Lazisnu serta berkolaborasi dengan sejumlah komunitas dan masyarakat Desa Tridharmayoga, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, Kamis (25/12/2025).

Kegiatan yang berlangsung penuh semangat kepedulian terhadap lingkungan pesisir tersebut mengusung tema “Taubat Ekoteologi Warga Nahdliyin: Merawat Alam untuk Masa Depan Peradaban”. Aksi ini menjadi wujud nyata peran pemuda dan masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove di wilayah pesisir Lampung Selatan.

Namun di balik suksesnya kegiatan tersebut, PMII Lampung Selatan menyayangkan sikap abai DLH Lampung Selatan. Pasalnya, instansi yang memiliki tanggung jawab teknis dalam urusan pelestarian lingkungan hidup tersebut tidak hadir dan tidak memberikan dukungan dalam kegiatan penanaman mangrove.

PC PMII Lampung Selatan menegaskan bahwa DLH Lampung Selatan telah diundang secara resmi untuk hadir dan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Namun hingga kegiatan berlangsung, tidak ada kehadiran maupun perwakilan dari DLH, serta tidak disertai keterangan atau tindak lanjut yang jelas.

Ketua Cabang PMII Lampung Selatan, Nico Mardiana, menyampaikan kekecewaannya atas absennya peran DLH Lampung Selatan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, penanaman mangrove bukan sekadar aksi simbolik, melainkan bagian dari ikhtiar moral dan ekologis yang berkelanjutan.

“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran dan minimnya perhatian dari Dinas Lingkungan Hidup Lampung Selatan. Padahal, undangan resmi sudah kami sampaikan. Ketika pemuda dan masyarakat bergerak secara swadaya untuk merawat alam, seharusnya pemerintah hadir memberi dukungan, pendampingan, dan penguatan kebijakan, bukan justru abai,” tegas Nico, saat dikonfirmasi, Jumat (26/12/2025).

Ia menilai ketidakhadiran DLH mencerminkan lemahnya sensitivitas pemerintah daerah terhadap gerakan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Padahal, sinergi antara pemerintah dan organisasi kepemudaan merupakan kunci utama dalam menghadapi krisis ekologis, khususnya kerusakan kawasan pesisir yang terus meningkat di Lampung Selatan.

Lebih lanjut, Nico menegaskan bahwa PMII Lampung Selatan akan terus konsisten mengawal isu lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab moral kader pergerakan. Ia juga menekankan bahwa negara tidak boleh lepas tangan dalam urusan ekologis yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir.

“Merawat lingkungan adalah amanat konstitusi dan nilai keislaman. Ketidakpedulian terhadap krisis ekologis hari ini sama saja dengan menggadaikan masa depan generasi mendatang,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, PMII Lampung Selatan berharap DLH Lampung Selatan ke depan dapat bersikap lebih terbuka, responsif, dan kolaboratif terhadap inisiatif pemuda dan masyarakat. Kehadiran dan keterlibatan aktif pemerintah daerah dinilai penting agar upaya pelestarian lingkungan tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi gerakan bersama yang terstruktur dan berkelanjutan.

Kegiatan Shodaqoh Oksigen ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kepedulian terhadap alam harus dimulai dari kesadaran kolektif. Namun demikian, tanggung jawab negara dalam menjaga lingkungan hidup tetap menjadi hal yang tidak bisa dinegosiasikan. (*)